Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) di daerah itu membangun salah satunya bisnis air bersih yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat setempat.
"Bisnis air minum ini merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat, selain untuk memperoleh keuntungan dari bisnis ini," kata Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Juni Erwani di Mukomuko, Selasa.
Menurutnya, tidak hanya membangun bisnis air minum, BUMDes juga bisa membangun lumbung pangan untuk masyarakat di wilayahnya.
Selain itu, BUMDes juga dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang lain di desa dan menggunakan teknologi tepat guna (TTG) untuk membangun bisnis tersebut.
Namun, katanya, untuk membangun bisnis tersebut pengelola BUMDes harus mempunyai keterampilan dalam menjalankan bisnis tersebut.
"Pengelola BUMDes daerah ini yang mau berkembang harus belajar bisnis dengan BUMDes yang sudah maju," ujarnya.
Selain itu, katanya, BUMDes di daerah itu membutuhkan dana untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya.
Menurutnya, alokasi dana desa untuk BUMDes di daerah ini minim, yakni berkisar Rp10 juta hingga Rp30 juta dari total dana yang diterima setiap desa di daerah itu sekitar Rp1 miliar tahun ini.
"Dana desa untuk BUMDes tersebut terlalu sedikit. Dana sekecil itu tidak cukup bagi BUMDes mengembangkan usahanya," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah desa memperbanyak alokasi dana desa untuk modal usaha BUMDes di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Bisnis air minum ini merupakan bagian dari pelayanan terhadap masyarakat, selain untuk memperoleh keuntungan dari bisnis ini," kata Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Juni Erwani di Mukomuko, Selasa.
Menurutnya, tidak hanya membangun bisnis air minum, BUMDes juga bisa membangun lumbung pangan untuk masyarakat di wilayahnya.
Selain itu, BUMDes juga dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang lain di desa dan menggunakan teknologi tepat guna (TTG) untuk membangun bisnis tersebut.
Namun, katanya, untuk membangun bisnis tersebut pengelola BUMDes harus mempunyai keterampilan dalam menjalankan bisnis tersebut.
"Pengelola BUMDes daerah ini yang mau berkembang harus belajar bisnis dengan BUMDes yang sudah maju," ujarnya.
Selain itu, katanya, BUMDes di daerah itu membutuhkan dana untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya.
Menurutnya, alokasi dana desa untuk BUMDes di daerah ini minim, yakni berkisar Rp10 juta hingga Rp30 juta dari total dana yang diterima setiap desa di daerah itu sekitar Rp1 miliar tahun ini.
"Dana desa untuk BUMDes tersebut terlalu sedikit. Dana sekecil itu tidak cukup bagi BUMDes mengembangkan usahanya," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah desa memperbanyak alokasi dana desa untuk modal usaha BUMDes di daerah itu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018