Mukomuko (Antaranews Bengkulu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan hingga kini sebuah kapal penangkap ikan berkapasitas 10 GT (gross ton) bantuan pemerintah pusat untuk BUMDes di Kecamatan Teramang Jaya dibiarkan terbengkalai.
"Sampai sekarang bagian kapal yang rusak tersebut belum diperbaiki sehingga kami biarkan saja kapal tersebut terbengkalai," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Saroni di Mukomuko.
Selain itu, katanya, beberapa BUMDes di Kecamatan Teramang Jaya yang sebelumnya diusulkan sebagai penerima bantuan kapal tersebut hingga kini belum menerima hibah kapal sejenis dari pemerintah pusat.
Sehingga BUMDes di wilayah itu tidak berani memanfaatkan kapal bantuan pemerintah pusat.
Instansinya sudah pernah menyampaikan usulan tertulis untuk meminta hibah bantuan kapal tersebut kepada pemerintah pusat, namun sampai sekarang belum ada realisasinya.
Pihaknya berencana mengusulkan anggaran perbaikan kapal yang rusak tersebut di APBD setempat apabila sudah ada serah terima atau surat hibah dari pemerintah pusat.
Sedangkan perusahaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertanggung jawab memperbaiki kapal yang rusak tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian antara perusahaan dengan BUMDes dan pemerintah daerah setempat hingga kini belum memperbaiki kapal tersebut.
Dalam surat perjanjian tersebut perusahaan bertanggung jawab memperbaiki kapal rusak itu setelah kapal tersebut.
Ia menyatakan, sekarang ini instansinya menunggu petunjuk lebih lanjut terkait peruntukan kapal tersebut dari pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Sampai sekarang bagian kapal yang rusak tersebut belum diperbaiki sehingga kami biarkan saja kapal tersebut terbengkalai," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Saroni di Mukomuko.
Selain itu, katanya, beberapa BUMDes di Kecamatan Teramang Jaya yang sebelumnya diusulkan sebagai penerima bantuan kapal tersebut hingga kini belum menerima hibah kapal sejenis dari pemerintah pusat.
Sehingga BUMDes di wilayah itu tidak berani memanfaatkan kapal bantuan pemerintah pusat.
Instansinya sudah pernah menyampaikan usulan tertulis untuk meminta hibah bantuan kapal tersebut kepada pemerintah pusat, namun sampai sekarang belum ada realisasinya.
Pihaknya berencana mengusulkan anggaran perbaikan kapal yang rusak tersebut di APBD setempat apabila sudah ada serah terima atau surat hibah dari pemerintah pusat.
Sedangkan perusahaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertanggung jawab memperbaiki kapal yang rusak tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian antara perusahaan dengan BUMDes dan pemerintah daerah setempat hingga kini belum memperbaiki kapal tersebut.
Dalam surat perjanjian tersebut perusahaan bertanggung jawab memperbaiki kapal rusak itu setelah kapal tersebut.
Ia menyatakan, sekarang ini instansinya menunggu petunjuk lebih lanjut terkait peruntukan kapal tersebut dari pemerintah pusat.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018