Mukomuko (Antaranews Bengkulu) Alokasi anggaran integrasi program Jaminan Kesehatan (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menurun pada tahun 2019.
"Dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2019, alokasi anggaran berobat warga miskin ini turun dari sebesar Rp1,6 miliar menjadi Rp1,1 miliar, kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Mukomuko, Jhoni di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, karena anggaran integrasi program Jamkesda dengan BPJS kesehatan turun sehingga jumlah warga miskin yang mendapatkan pengobatan gratis menggunakan program ini juga berkurang.
Ia menjelaskan, jika tahun ini sebanyak 5.573 orang warga miskin yang menerima program jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS kesehatan, maka tahun depan hanya sekitar 3.000 orang.
Sementara jumlah warga yang tergolong ekonomo miskin di daerah itu hampir mencapai 15.000 orang.
"Jangankan anggarannya ditambah, sebaliknya anggarannya menjadi turun," ujarnya pula.
Ia menyatakan, bagaimana instansinya ingin mengusulkan penambahan anggaran agar lebih banyak warga miskin yang mendapatkan jamkesda kalau anggaran untuk itu dalam KUA PPAS turun.
Ia mengusulkan, sebaiknya anggaran untuk biaya berobat warga miskin di daerah itu itu berada Badan Keuangan Daerah (BKD).
"Biarlah Dinas Kesehatan setempat bagian menggurus pelayanan kesehatannya saja," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2019, alokasi anggaran berobat warga miskin ini turun dari sebesar Rp1,6 miliar menjadi Rp1,1 miliar, kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Mukomuko, Jhoni di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, karena anggaran integrasi program Jamkesda dengan BPJS kesehatan turun sehingga jumlah warga miskin yang mendapatkan pengobatan gratis menggunakan program ini juga berkurang.
Ia menjelaskan, jika tahun ini sebanyak 5.573 orang warga miskin yang menerima program jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS kesehatan, maka tahun depan hanya sekitar 3.000 orang.
Sementara jumlah warga yang tergolong ekonomo miskin di daerah itu hampir mencapai 15.000 orang.
"Jangankan anggarannya ditambah, sebaliknya anggarannya menjadi turun," ujarnya pula.
Ia menyatakan, bagaimana instansinya ingin mengusulkan penambahan anggaran agar lebih banyak warga miskin yang mendapatkan jamkesda kalau anggaran untuk itu dalam KUA PPAS turun.
Ia mengusulkan, sebaiknya anggaran untuk biaya berobat warga miskin di daerah itu itu berada Badan Keuangan Daerah (BKD).
"Biarlah Dinas Kesehatan setempat bagian menggurus pelayanan kesehatannya saja," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018