Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menyebut pejabat Pemkot Bengkulu sering bolos saat rapat koordinasi bersama pihak Pemprov sehingga informasi yang didapat Pemkot sering tak utuh.
Pernyataan ini disampaikannya untuk mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain yang menagih tiga janji Pemprov Bengkulu terhadap Pemkot Bengkulu.
Nopian juga meminta pihak Pemkot Bengkulu untuk memperbaiki kinerjanya.
"Supaya tak salah paham dalam menelaah dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan cobalah bercermin untuk memperbaiki kinerja yang sifatnya koordinatif," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis.
Ia menampik kalau Pemprov disebut tidak mau membantu pembangunan di Kota Bengkulu.
Tidak mungkin Pemprov tidak memperhatikan Kota Bengkulu sebab Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu.
Hanya saja, sambung Nopian, soal bantuan anggaran Pemprov memiliki prioritas.
"Kota Bengkulu jelas diperhatikan karena merupakan ibu kota provinsi, tapi ada pilah-pilah yang prioritas," paparnya.
Soal hibah Rp10 miliar untuk Rumah Sakit Kota Bengkulu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti menyebut hibah tersebut telah disetujui oleh gubernur.
Hanya saja hingga saat ini Pemkot Bengkulu belum melengkapi persyaratan sehingga dana hibah tersebut tak bisa dicairkan.
"Hibah untuk RS Kota Bengkulu, gubernur sudah menyetujui. Nilainya Rp10 miliar, tapi pihak Pemkot selama ini mondar-mandir saja dan belum melengkapi persyaratan," katanya.
Noni menjelaskan, ketika persyaratan dari Pemkot telah lengkap, maka hibah Rp10 miliar tersebut bisa secepatnya dicairkan.
Pihaknya pun menyatakan siap kooperatif dengan Pemkot, hanya saja pekerjaan dalam ranah Pemkot Bengkulu dirinya tak bisa mengintervensi.
"Silahkan pekerjaan dalam ranah Pemkot diselesaikan, DPRD Kota yang terhormat juga memonitor progresnya sampai mana, biar tak asal tuding," imbuh Noni.
Disisi lain, Kepala dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani mengatakan, hibah air baku untuk PDAM Kota Bengkulu dari PLTA Musi sudah diteken oleh Bupati Bengkulu Tengah pada minggu lalu, akan tetapi Walikota belum tandatangan.
"Sudah dibawa ke Pemkot Bengkulu minggu lalu usai diteken Bupati Bengkulu Tengah, tapi walikota tak di tempat," tutur Mulyani.
Kebutuhan air bersih untuk warga Kota Bengkulu, imbuh Mulyani, Pemprov Bengkulu serius agar ketersediaan suplai air ke Kota Bengkulu bisa terpenuhi. Akan tetapi, masalah teken Walikota yang ternyata tak ada di tempat, seharusnya tak perlu menuding nuding pihak lain, apa lagi mengatakan tak beriktikad baik.
"Eloknya kalau koordinasi saja ke Pemprov, yang ranah dinas PUPR, kita siap bekerjasama. Supaya kendala-kendala bisa kita cari solusi," ucap kadis PUPR.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Pernyataan ini disampaikannya untuk mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain yang menagih tiga janji Pemprov Bengkulu terhadap Pemkot Bengkulu.
Nopian juga meminta pihak Pemkot Bengkulu untuk memperbaiki kinerjanya.
"Supaya tak salah paham dalam menelaah dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan cobalah bercermin untuk memperbaiki kinerja yang sifatnya koordinatif," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis.
Ia menampik kalau Pemprov disebut tidak mau membantu pembangunan di Kota Bengkulu.
Tidak mungkin Pemprov tidak memperhatikan Kota Bengkulu sebab Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu.
Hanya saja, sambung Nopian, soal bantuan anggaran Pemprov memiliki prioritas.
"Kota Bengkulu jelas diperhatikan karena merupakan ibu kota provinsi, tapi ada pilah-pilah yang prioritas," paparnya.
Soal hibah Rp10 miliar untuk Rumah Sakit Kota Bengkulu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti menyebut hibah tersebut telah disetujui oleh gubernur.
Hanya saja hingga saat ini Pemkot Bengkulu belum melengkapi persyaratan sehingga dana hibah tersebut tak bisa dicairkan.
"Hibah untuk RS Kota Bengkulu, gubernur sudah menyetujui. Nilainya Rp10 miliar, tapi pihak Pemkot selama ini mondar-mandir saja dan belum melengkapi persyaratan," katanya.
Noni menjelaskan, ketika persyaratan dari Pemkot telah lengkap, maka hibah Rp10 miliar tersebut bisa secepatnya dicairkan.
Pihaknya pun menyatakan siap kooperatif dengan Pemkot, hanya saja pekerjaan dalam ranah Pemkot Bengkulu dirinya tak bisa mengintervensi.
"Silahkan pekerjaan dalam ranah Pemkot diselesaikan, DPRD Kota yang terhormat juga memonitor progresnya sampai mana, biar tak asal tuding," imbuh Noni.
Disisi lain, Kepala dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani mengatakan, hibah air baku untuk PDAM Kota Bengkulu dari PLTA Musi sudah diteken oleh Bupati Bengkulu Tengah pada minggu lalu, akan tetapi Walikota belum tandatangan.
"Sudah dibawa ke Pemkot Bengkulu minggu lalu usai diteken Bupati Bengkulu Tengah, tapi walikota tak di tempat," tutur Mulyani.
Kebutuhan air bersih untuk warga Kota Bengkulu, imbuh Mulyani, Pemprov Bengkulu serius agar ketersediaan suplai air ke Kota Bengkulu bisa terpenuhi. Akan tetapi, masalah teken Walikota yang ternyata tak ada di tempat, seharusnya tak perlu menuding nuding pihak lain, apa lagi mengatakan tak beriktikad baik.
"Eloknya kalau koordinasi saja ke Pemprov, yang ranah dinas PUPR, kita siap bekerjasama. Supaya kendala-kendala bisa kita cari solusi," ucap kadis PUPR.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019