Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menolak pembentukan opini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah yang muncul belakangan ini.
"Semua agama ingin yang terbaik dan punya syariah, maka dari itu sebagai salah satu organisasi terbesar, Muhammadiyah tidak pernah keluar dari prinsip dasar bahwa ideologi negara adalah Pancasila," kata Ketua PD Muhammadiyah Rejang Lebong, Lukman Asha pada dialog kebangsaan pasca munculnya opini NKRI bersyariah bertempat di gedung PC NU Rejang Lebong, Kamis.
Baca juga: Pemkab Rejang Lebong terbitkan surat edaran antisipasi kebakaran hutan
Menurut dia, syariah seluruh agama sudah tercantum pada Pancasila, sehingga jika semua warga mempraktikkan Pancasila, maka semua syariah baik secara Islam maupun agama lainnya akan tercakup di dalamnya.
Sementara itu, hal yang sama juga diutarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong KH Ngadri Yusro dalam kesempatan itu menyebutkan, secara tegas mereka menolak istilah NKRI bersyariah, yang ada NKRI harga mati yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
"Pendiri Bangsa Indonesia kebanyakan berasal dari NU dan Muhammadiyah serta organisasi Islam lainnya, mereka saat itu sudah sepakat jika Indonesia berlandaskan Pancasila dan UU 1945, kemudian Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harga mati, tidak ada istilah Indonesia syariah," ujar dia.
Sejauh ini penggunaan istilah syariah di Tanah Air tambah dia, begitu marak mulai dari perbankan syariah, hotel syariah, jilbab syariah hingga akan membentuk Indonesia Syariah dan lainnya.
Baca juga: PUPPR: Air irigasi Rejang Lebong menyusut hingga 40 persen
Syariah itu sendiri berarti aturan atau jalan, di mana semuanya sudah ada pada tempat seperti aturan dalam beragama maupun aturan dalam bernegara, sehingga masyarakat diminta untuk mudah terpancing isu-isu yang dapat mengancam perpecahan dalam berbangsa yang marak disebarkan melalui media sosial.
Sedangkan pembicara dari Polres Rejang Lebong yakni Kasat Intelkam Iptu Totok Widi Hartanto dan Kasat Binmas Iptu Lilik Sucipto, serta Peltu Ferizon dari Bati Intelejen Kodim 0409/Rejang Lebong, mengajak kalangan pelajar dan mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan itu untuk menjaga keberagaman dalam bernegara, karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda.
Dialog kebangsaan yang digagas Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC-PMII Kabupaten Rejang Lebong tersebut selain menghadirkan pembicara dari PCNU, PD Muhammadiyah, Kodim 0409/Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong dan dihadiri pelajar sekolah, mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama itu diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap penolakan opini NKRI syariah.
Baca juga: Damkar Rejang Lebong waspadai peningkatan bahaya kebakaran
Baca juga: Golkar usulkan tiga nama calon ketua DPRD Rejang Lebong
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Semua agama ingin yang terbaik dan punya syariah, maka dari itu sebagai salah satu organisasi terbesar, Muhammadiyah tidak pernah keluar dari prinsip dasar bahwa ideologi negara adalah Pancasila," kata Ketua PD Muhammadiyah Rejang Lebong, Lukman Asha pada dialog kebangsaan pasca munculnya opini NKRI bersyariah bertempat di gedung PC NU Rejang Lebong, Kamis.
Baca juga: Pemkab Rejang Lebong terbitkan surat edaran antisipasi kebakaran hutan
Menurut dia, syariah seluruh agama sudah tercantum pada Pancasila, sehingga jika semua warga mempraktikkan Pancasila, maka semua syariah baik secara Islam maupun agama lainnya akan tercakup di dalamnya.
Sementara itu, hal yang sama juga diutarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong KH Ngadri Yusro dalam kesempatan itu menyebutkan, secara tegas mereka menolak istilah NKRI bersyariah, yang ada NKRI harga mati yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
"Pendiri Bangsa Indonesia kebanyakan berasal dari NU dan Muhammadiyah serta organisasi Islam lainnya, mereka saat itu sudah sepakat jika Indonesia berlandaskan Pancasila dan UU 1945, kemudian Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harga mati, tidak ada istilah Indonesia syariah," ujar dia.
Sejauh ini penggunaan istilah syariah di Tanah Air tambah dia, begitu marak mulai dari perbankan syariah, hotel syariah, jilbab syariah hingga akan membentuk Indonesia Syariah dan lainnya.
Baca juga: PUPPR: Air irigasi Rejang Lebong menyusut hingga 40 persen
Syariah itu sendiri berarti aturan atau jalan, di mana semuanya sudah ada pada tempat seperti aturan dalam beragama maupun aturan dalam bernegara, sehingga masyarakat diminta untuk mudah terpancing isu-isu yang dapat mengancam perpecahan dalam berbangsa yang marak disebarkan melalui media sosial.
Sedangkan pembicara dari Polres Rejang Lebong yakni Kasat Intelkam Iptu Totok Widi Hartanto dan Kasat Binmas Iptu Lilik Sucipto, serta Peltu Ferizon dari Bati Intelejen Kodim 0409/Rejang Lebong, mengajak kalangan pelajar dan mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan itu untuk menjaga keberagaman dalam bernegara, karena Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda.
Dialog kebangsaan yang digagas Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC-PMII Kabupaten Rejang Lebong tersebut selain menghadirkan pembicara dari PCNU, PD Muhammadiyah, Kodim 0409/Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong dan dihadiri pelajar sekolah, mahasiswa, perwakilan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama itu diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap penolakan opini NKRI syariah.
Baca juga: Damkar Rejang Lebong waspadai peningkatan bahaya kebakaran
Baca juga: Golkar usulkan tiga nama calon ketua DPRD Rejang Lebong
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019