Jambi (ANTARA Bengkulu) - Gaji honorer di Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mencapai Rp21 miliar per tahun.
"Kami akan mereformasi administrasi tenaga honorer mengingat pengeluaran mencapai Rp21 miliar untuk gaji honorer ini cukup besar," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bungo M Yusuf di Muarabungo, ibu kota Kabupaten Bungo, Sabtu.
Ia menyebutkan, jumlah tenaga honorer di Pemkab Bungo mencapai 1.500 orang yang ditempatkan di berbagai instansi. "Rata-rata gaji honorer mencapai Rp800 ribu per bulan per orang," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah honorer yang banyak itu Pemkab Bungo terpaksa mengeluarkan biaya cukup besar untuk membayar gaji tenaga honorer.
Terkait hal itu, kata Yusuf, pihaknya juga akan menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur proses penerimaan tenaga honorer.
"Diharapkan setiap instansi benar-benar memaksimalkan tenaga honorer yang ada. Tentunya ke depan penerimaan tenaga honorer akan dikurangi," jelasnya.
Salah satu draf rancangan peraturan bupati itu adalah penerimaan honorer dilakukan satu pintu yakni di bawah badan kepegawaian.
"Sehingga proses penerimaan honorer bisa dikontrol. Selama ini proses penerimaan honorer tergantung masing-masing instansi yang membutuhkan. Jumlahnya bisa saja tiba-tiba membengkak yang berimbas pada anggaran gaji yang besar," ujarnya.
Untuk itu, Yusuf berharap DPRD bisa segera membahas dan mengesahkan rancangan peraturan tersebut.
"Kami berharap dengan disahkannya peraturan tentang tenaga honorer ini berimbas pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sehingga benar-benar tepat guna," katanya.(ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Kami akan mereformasi administrasi tenaga honorer mengingat pengeluaran mencapai Rp21 miliar untuk gaji honorer ini cukup besar," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bungo M Yusuf di Muarabungo, ibu kota Kabupaten Bungo, Sabtu.
Ia menyebutkan, jumlah tenaga honorer di Pemkab Bungo mencapai 1.500 orang yang ditempatkan di berbagai instansi. "Rata-rata gaji honorer mencapai Rp800 ribu per bulan per orang," katanya.
Menurut dia, dengan jumlah honorer yang banyak itu Pemkab Bungo terpaksa mengeluarkan biaya cukup besar untuk membayar gaji tenaga honorer.
Terkait hal itu, kata Yusuf, pihaknya juga akan menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur proses penerimaan tenaga honorer.
"Diharapkan setiap instansi benar-benar memaksimalkan tenaga honorer yang ada. Tentunya ke depan penerimaan tenaga honorer akan dikurangi," jelasnya.
Salah satu draf rancangan peraturan bupati itu adalah penerimaan honorer dilakukan satu pintu yakni di bawah badan kepegawaian.
"Sehingga proses penerimaan honorer bisa dikontrol. Selama ini proses penerimaan honorer tergantung masing-masing instansi yang membutuhkan. Jumlahnya bisa saja tiba-tiba membengkak yang berimbas pada anggaran gaji yang besar," ujarnya.
Untuk itu, Yusuf berharap DPRD bisa segera membahas dan mengesahkan rancangan peraturan tersebut.
"Kami berharap dengan disahkannya peraturan tentang tenaga honorer ini berimbas pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sehingga benar-benar tepat guna," katanya.(ant)
Editor : Ferri Aryanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012