Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memastikan kegiatan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 129 desa di daerah ini tidak mendahului anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2020.
“Setahu kami tidak ada pelanggaran pada pemilihan BPD di daerah ini, termasuk dalam penggunaan anggarannya. Tidak ada penggunaan APBDes tahun 2020 yang belum disahkan sampai sekarang untuk pemilihan BPD,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Gianto dalam keterangannya di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya informasi terkait penggunaan dana desa dalam APBDes yang belum disahkan tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai pemilihan BPD di wilayahnya sehingga kegiatan pemilihan BPD tersebut mendahului anggaran.
Ia mengatakan, sudah banyak APBDes di sejumlah desa di daerah ini yang telah disahkan dan kemungkinan desa tersebut memanfaatkan dana desa untuk pemilihan BPD di wilayahnya.
Sejumlah desa yang memanfaatkan APBDes tahun 2020 untuk membiayai pemilihan desa yakni desa yang sebelumnya mengalokasikan dana desa untuk pemilihan BPD di wilayahnya masing-masing.
Terkait dengan desa yang telah selesai menggelar pemilihan BPD tetapi APBDes belum selesai disahkan sampai sekarang, ia memastikan, desa tersebut tidak menggunakan dana desa untuk pemilihan BPD.
“Kemungkinan desa yang telah selesai menggelar pemilihan BPD menggunakan dana lain untuk menyelenggarakan pemilihan BPD di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, katanya, sejumlah desa yang telah mengalokasikan dana desa untuk membiayai pemilihan BPD di wilayahnya, tetapi APBDes belum disahkan sampai sekarang menunda pemilihan pada bulan Februari 2020.
"Ada sejumlah desa di daerah ini yang menunda pemilihan BPD pada bulan Februari 2020 karena APBDes belum disahkan sampai sekarang, dan APBDes yang telah disahkan sudah bisa melaksanakan pemilihan BPD bulan Januari tahun ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
“Setahu kami tidak ada pelanggaran pada pemilihan BPD di daerah ini, termasuk dalam penggunaan anggarannya. Tidak ada penggunaan APBDes tahun 2020 yang belum disahkan sampai sekarang untuk pemilihan BPD,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Gianto dalam keterangannya di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya informasi terkait penggunaan dana desa dalam APBDes yang belum disahkan tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai pemilihan BPD di wilayahnya sehingga kegiatan pemilihan BPD tersebut mendahului anggaran.
Ia mengatakan, sudah banyak APBDes di sejumlah desa di daerah ini yang telah disahkan dan kemungkinan desa tersebut memanfaatkan dana desa untuk pemilihan BPD di wilayahnya.
Sejumlah desa yang memanfaatkan APBDes tahun 2020 untuk membiayai pemilihan desa yakni desa yang sebelumnya mengalokasikan dana desa untuk pemilihan BPD di wilayahnya masing-masing.
Terkait dengan desa yang telah selesai menggelar pemilihan BPD tetapi APBDes belum selesai disahkan sampai sekarang, ia memastikan, desa tersebut tidak menggunakan dana desa untuk pemilihan BPD.
“Kemungkinan desa yang telah selesai menggelar pemilihan BPD menggunakan dana lain untuk menyelenggarakan pemilihan BPD di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, katanya, sejumlah desa yang telah mengalokasikan dana desa untuk membiayai pemilihan BPD di wilayahnya, tetapi APBDes belum disahkan sampai sekarang menunda pemilihan pada bulan Februari 2020.
"Ada sejumlah desa di daerah ini yang menunda pemilihan BPD pada bulan Februari 2020 karena APBDes belum disahkan sampai sekarang, dan APBDes yang telah disahkan sudah bisa melaksanakan pemilihan BPD bulan Januari tahun ini," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020