"Kami tidak ada kesulitan menghadapi MEA 2015," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardo dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (30/9).
Menurut Sharif, dengan adanya pemberlakuan MEA 2015 maka hal tersebut seharusnya dapat dianggap sebagai peluang dan tantangan yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Indonesia.
Sebelumnya, KKP menyatakan, udang Vaname Nusantara 1 (VN-1) bakal menjadi komoditas andalan Indonesia saat mulai diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
"KKP telah mempersiapkan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia, untuk mampu bersaing di pasar global melalui komoditas unggul udang VN-1," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut Slamet, udang VN-1 akan menjadikan Indonesia tidak tergantung lagi pada benih atau induk udang impor, bahkan Indonesia dinilai mampu mengekspor udang VN-1 ke negara ASEAN lainnya.
Sebagai negara produsen udang yang bebas dari penyakit udang Early Mortality Syndrome (EMS) dan bebas residu, ujar dia, Indonesia juga berpeluang meningkatkan produksi dengan terus menggunakan produk dalam negeri dan tidak tergantung produk luar negeri.
"Udang Indonesia lebih sehat dan lebih aman dibandingkan udang dari negara lain," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP.
Ia juga menyatakan, udang V-1 saat ini telah berhasil dikembangkan melalui uji coba budidaya skala intensif dan dinilai cukup berhasil.
Berdasarkan data KKP, dengan padat tebar 100 ekor/meter persegi, SR 85 persen dan dibudidayakan selama 100 hari, mampu menghasilkan 20 ton udang/hektare dengan ukuran panen 48 ekor/kilogram.
"Ini membuktikan bahwa udang VN-1 yang sebelumnya hanya dibudidayakan secara tradisional atau semi intensif, mampu dibudidayakan secara intensif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi," ujar Slamet.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengatakan, sektor perikanan Indonesia bekerja sama dengan Junior Chambers International (JCI) untuk memanfaatkan jaringan regional untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015.
"Kerja sama dengan JCI bisa membangun 'networking' yang baik dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015," ujarnya.
Menurut Sharif, Indonesia dapat dipastikan siap menghadapi pasar bebas saat pemberlakuan MEA karena Indonesia merupakan salah satu negara yang dibutuhkan untuk pasokan perikanan.
Kekurangan pasokan ikan
Ia juga menegaskan, Indonesia siap menghadapi potensi kekurangan pasokan ikan di berbagai kawasan perairan secara global yang diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).
"FAO memperkirakan mulai 2015 ada kekurangan 20 persen untuk suplai perikanan," kata Sharif Cicip Sutardjo.
Menurut Sharif, bahkan di sejumlah negara di kawasan Eropa terdapat kebijakan yang melarang atau tidak diperbolehkan lagi untuk memancing atau menangkap ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bila ekspor produk komoditas yang dilakukan oleh Indonesia dipersulit maka pihaknya akan mengajukan komplain terhadap hal tersebut.
Ia menegaskan bahwa pasokan perikanan dari kawasan perairan di Indonesia selama ini relatif tidak ada permasalahan yang berarti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung mengatakan, selama ini sektor kelautan dan perikanan Indonesia berada dalam posisi baik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Namun, ujar Saut, pihaknya tetap berkonsolidasi dengan pihak industri perikanan karena merekalah yang dinilai akan lebih berperan dalam menentukan pergerakan arah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara saat diberlakukan pada 2015 mendatang.
"Konsolidasi penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan kapasitas yang efektif dari industri perikanan kita," ujarnya.
Untuk itu, KKP juga tengah membangun pemetaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai cara untuk mengatasi permasalahan industrialiasi, khususnya mengenai distribusi antara daerah hulu dan hilir industri.
Menurut dia, SLIN merupakan langkah strategis dalam memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku ikan, stabilitas harga, ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan masyarakat.
Ia memaparkan, SLIN tanah pertama di lakukan di Pelabuhan Perinakan Nusantara (PPN) Kendari dan PPN Brondong.
Kedua pelabuhan yang terletak di Sulawesi itu dijadikan kawasan uji coba karena kedua wilayah ini dinilai mampu mewakili sektor hulu dan hilir komoditas perikanan di kawasan Timur Indonesia.
Selain itu, ujar dia, KKP juga tetap konsisten menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep "blue economy" (ekonomi biru).
Ekonomi biru
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam sejumlah kesempatan juga menyatakan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan berbasiskan ekonomi biru bermaksud mengoreksi pola industrialisasi di sektor tersebut.
"Penerapan konsep 'blue economy' dalam industrialisasi kelautan dan perikanan adalah sangat penting karena untuk mengoreksi pola industrialisasi konvensional," kata Sharif Cicip Sutardjo.
Menurut Sharif, pola industrialisasi konvensional yang dimaksud adalah merusak lingkungan, boros sumber daya dan energi, serta menimbulkan kesenjangan sosial yang makin melebar.
Ia berpendapat, melalui ekonomi biru, maka pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia akan memaksimalkan jasa-jasa lingkungan dan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
"Konsep 'blue economy' diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, tanpa limbah, namun dapat melipatgandakan manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan dari kerusakan," ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga berpendapat, sektor perikanan bakal mengangkat Republik Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di tataran global dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
"Sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama di samping sektor jasa, pertanian, dan sumber daya alam, yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya," kata Sharif Cicip Sutardjo saat memberikan kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Selasa (24/9).
Sharif memaparkan, laporan McKinsey Global Institute menyatakan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2030 akan menempati posisi ketujuh ekonomi dunia, mengalahkan negara-negara seperti Jerman dan Inggris.
Untuk itu, ujar dia, Indonesia harus terus berbenah diri dalam melaksanakan pembangunan di segala sektor, termasuk membangun sumber daya alam kelautan dan perikanan yang mempunyai potensi besar untuk diolah secara optimal.
"Membangun sumberdaya alam kelautan dan perikanan adalah mengelola SDM-nya, maka peningkatan kapasitas SDM merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan," ujarnya.
Guna mewujudkan pengembangan SDM mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, ia mengemukakan perlunya terciptanya SDM sebagai pelaku industri yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
Hal itu dinilai penting dilakukan mengingat Indonesia sedang bersiap diri menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (APEC) 2013 dan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Pewarta: Oleh Muhammad Razi Rahman: Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
