Pemkab Rejang Lebong percepat lelang proyek pembangunan

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu saat ini tengah melakukan percepatan pelelangan paket proyek pembangunan fisik tahun 2023 di daerah itu guna menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Saat ini sudah ada tiga paket yang bersumber dari DAK tahun 2023 yang mulai kita lelangkan diantaranya paket peningkatan Jalan Lubuk Kembang-Pinggir Kuning-Talang Gambir-Pagar Gunung senilai Rp12,6 miliar. Sedangkan dua paket lainnya juga dibiayai DAK 2023 untuk pekerjaan jasa konsultasi," kata Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Rejang Lebong, Sudirman di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, pelelangan paket proyek yang dilakukan pihaknya itu akan terus bertambah mengingat sudah ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang telah menyiapkan data paket untuk diumumkan pelelangannya.

Pelelangan paket proyek pembangunan tahun 2023 di wilayah itu sesuai dengan instruksi bupati setempat agar dilakukan percepatan guna menggerakkan perekonomian masyarakat, kemudian waktu pengerjaannya lebih panjang serta menghindari dampak musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Pihak UKPBJ Rejang Lebong sendiri menargetkan proses pelelangan di daerah itu pada Maret ini semuanya sudah masuk sehingga bisa langsung diumumkan mengingat kelompok kerja (pokja) lelang sudah terbentuk sejak beberapa pekan lalu.

"Untuk persiapan lelang ini tidak ada masalah karena pokja lelang sudah kami bentuk. Begitu juga untuk pelaksanaan di tingkat OPD seperti penunjukkan pejabat PPK juga sudah dilaksanakan," terangnya.

Sejauh ini pelaksanaan tender kegiatan dari OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sebagian besar sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), jumlahnya sudah mencapai 61,5 persen total anggaran APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023.

Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi meminta pelaksanaan lelang proyek pembangunan di daerah itu tahun 2023 agar dilakukan percepatan. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, penyerapan anggaran dan juga menghindari adanya pekerjaan yang tidak selesai karena singkatnya waktu pengerjaan.