Dengan capaian tersebut, menjadi peluang bagi Pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakannya, dalam bentuk regulasi, dokumen dan informasi hukum, serta layanan publik lainnya melalui media sosial.
Hal senada juga disampaikan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pembangunan basis data hukum wajib selalu di update dan diprioritaskan dalam pembangunan hukum nasional mengingat prinsip reformasi birokrasi tercermin dari keterbukaan akses informasi hukum yang terpadu, mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat untuk mewujudkan sebuah sistem dan basis data nasional terintegrasi.
Baca juga: Menteri Kumham promosi kebebasan beragama di Indonesia
Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi acara Legal Development Content Creator Award menjadi pembaharuan dalam pengelolaan JDIH yang merupakan implementasi nyata dalam mengelola komunikasi kebijakannya kepada publik dengan media yang lebih akrab dengan masyarakat awam, sekaligus mendapatkan umpan balik dalam penyebarluasan dokumen informasi hukum yang berkualitas, cepat, tepat dan terpercaya sebagai infrastruktur pembangunan hukum nasional.
Sementara itu, pada kegiatan tersebut, Universitas Bengkulu menerima penghargaan JDIH Terintegrasi Kategori Perguruan Tinggi sekaligus menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu yang terintegrasi pada Tahun 2023.
Pengintegrasian JDIH Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu merupakan sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Universitas Bengkulu dan menargetkan akan diikuti oleh Perguruan Tinggi lainnya di Tahun mendatang.
