Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar 81 kegiatan verifikasi lapangan guna mengawasi program prioritas nasional sejak awal 2026 atau dalam periode 6 Januari hingga 29 Mei 2026.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan KSP terus memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mengelola isu strategis, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta menyampaikan rekomendasi strategis kepada Presiden.
"Pada periode KSP baru, seluruh kedeputian aktif melakukan verifikasi," kata Dudung saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia pun menjelaskan ada sebanyak 17 program prioritas nasional yang menjadi fokus pengawasan KSP, yakni program swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan sistem penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pencegahan dan pemberantasan korupsi; pemberantasan kemiskinan.
Kemudian program pencegahan dan pemberantasan narkoba; peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat; penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi; penguatan pertahanan dan keamanan negara; penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Selanjutnya program pelestarian lingkungan hidup; ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik; pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam; kerukunan antarumat beragama; dan pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
Selain melakukan pengawasan lapangan, dia menyampaikan KSP juga telah menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden, terhitung sejak 28 April 2026.
Dia juga mengatakan bahwa KSP memfasilitasi penyelarasan kebijakan lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih serta memiliki arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden.
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiUploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
