Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Hukum Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan permohonan amnesti terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril kepada presiden bukan kewenangan MA.
“MA hanya menjalankan tugasnya memberikan haknya untuk mengajukan upaya hukum, tidak bisa memberikan komentar apa-apa, jadi mau amnesti, mau abolisi, mau apa itu terserah mereka, itu bukan lagi menjadi kewenangan MA,” ujar Abdullah kepada Antara saat ditemui di media center MA, Jakarta Pusat, Selasa.
Baca juga: Rieke temani Baiq Nuril temui Menteri Hukum dan HAM
Abdullah mengatakan berdasarkan surat dari Polda Nusa Tenggara Barat, penyelidikan atas laporan Baiq Nuril mengenai dugaan pelecehan seksual belum bisa dilanjutkan karena alat bukti yang tidak cukup sehingga yang dijadikan dasar tindak pidana merupakan penyebaran data elektronik bermuatan asusila.
“Amnesti itu kewenangan kepala negara bukan kewenangan MA, ya silahkan kepala negara akan memberikan amnesti atau tidak, itu kewenangannya sendiri,” kata Abdullah.
Sebelumnya, Pada Senin (8/7) Baiq didampingi kuasa hukumnya, Joko Jumadi, dan politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan.
Baca juga: Demi keadilan, Baiq Nuril sebaiknya ajukan amnesti
Pertemuan tersebut membahas perihal langkah hukum lebih lanjut berupa permohonan amnesti kepada presiden Joko Widodo, setelah sebelumnya upaya hukum berupa peninjauan kembali yang diajukannya pada awal Januari 2019 ditolak Mahkamah Agung.
Usai pertemuan tersebut, Yasonna mengatakan bila permohonan amnesti Baiq Nuril tidak dikabulkan, ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor.
“Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya, jadi ini harus kita lakukan,” ujar Yasonna di kantor Kemenkumham RI, Senin.
Baca juga: Pengacara Baiq Nuril tegaskan tidak akan minta grasi ke Presiden
Baca juga: PK ditolak, Jokowi persilahkan Baiq Nuril ajukan amnesti
Baca juga: MA tolak PK terpidana penyebaran rekaman asusila Baiq Nuril
Amnesti Baiq Nuril bukan kewenangan MA
Selasa, 9 Juli 2019 18:34 WIB 999
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril (tengah) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7/2019). Dalam pertemuan tersebut Yasonna Laoly mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang dilayangkan Baiq Muril meski kini tengah menyusun pendapat hukum terkait wacana amnesti kepada Nuril. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
