Bengkulu (Antara Bengkulu) - Pengamat dari Universitas Bengkulu Drs Lamhir Syam Sinaga MSi menilai pulbikasi serta sosialisasi tentang program Pemerintah Kota Bengkulu terkesan hanya untuk pencitaan semata.
"Masyarakat bukan membutuhkan reportase tetapi masyarakat membutuhkan implementasi pelaksanaan, dan publikasi seperti reportase hanya pembentukan citra `aja` itu," kata pengajar sosial politik itu, di Kota Bengkulu.
Menurutnya, publikasi serta sosialisasi yang dilakukan tanpa adanya petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah hanya terkesan sebagai pencitraan.
Dia mengatakan, publikasi yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah yaitu sesuai yang diatur undang-undang, bahwa setelah 14 hari APBD disahkan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari program yang telah disahkan di DPRD dipublikasikan.
"Seharusnya ketika wali Kota dilantik semuanya harus langsung jalan karena di dalam undang-undang, setelah tiga hari dilantik dia harus menyampaikan programnya kepada DPRD. DPRD kemudian menampung program ini di dalam APBD. Begitu APBD ketok palu kembali Wali Kota harus menyampaikan program-programnya itu yang sudah termasuk ke dalam APBD Kota kepada SKPD, kelurahan serta masyarakat, dan dalam undang-undang tenggat waktunya cuma 14 hari dari anggaran disahkan di DPRD," kata dia.
Menurutnya, saat ini terhitung telah satu bulan APBD Kota Bengkulu disahkan, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis dipublikasi pemerintah.
"Jika tidak ada petunjuk pelaksanaan ya Wali Kota itu omdo (omong doank) aja itu," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya mempublikasikan programnya melaui petunjuk pelaksana dan teknis kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami program serta cara kerjanya.
"Tanpa juklak masyarakat mana mengerti, contohnya program Samisake, masyarakat tidak tahu dana apa itu, untuk apa dana tersebut, cara pengambilan dan pengelolaannya bagaimana, semua itu kan ada di petunjuk pelaksanaan," kata dia.
Menurut dia, pola pikir masyarakat sekarang sudah berubah, masyarakat sekarang tidak butuh citra, tetapi mereka perlu dilayani dengan pelayanan yang ril, bukan hanya dengan membangun citra.
Dia berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu membina karier politiknya secara baik sehingga nanti mereka bisa mendapatkan `feedback` dari masyarakat berupa dukungan ril.
"Harapan kita mereka selama periode pertama ini `all out` untuk kepentingan masyarakat daerah, ibaratnya selama ayam masih `pitik` nggak usah dipikir untuk dipotong dulu, besarkanlah dulu ayamnya, kalau nanti sudah berkokok, sudah bertaji nah baru dipotong," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Masyarakat bukan membutuhkan reportase tetapi masyarakat membutuhkan implementasi pelaksanaan, dan publikasi seperti reportase hanya pembentukan citra `aja` itu," kata pengajar sosial politik itu, di Kota Bengkulu.
Menurutnya, publikasi serta sosialisasi yang dilakukan tanpa adanya petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari pemerintah hanya terkesan sebagai pencitraan.
Dia mengatakan, publikasi yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah yaitu sesuai yang diatur undang-undang, bahwa setelah 14 hari APBD disahkan petunjuk pelaksanaan dan teknis dari program yang telah disahkan di DPRD dipublikasikan.
"Seharusnya ketika wali Kota dilantik semuanya harus langsung jalan karena di dalam undang-undang, setelah tiga hari dilantik dia harus menyampaikan programnya kepada DPRD. DPRD kemudian menampung program ini di dalam APBD. Begitu APBD ketok palu kembali Wali Kota harus menyampaikan program-programnya itu yang sudah termasuk ke dalam APBD Kota kepada SKPD, kelurahan serta masyarakat, dan dalam undang-undang tenggat waktunya cuma 14 hari dari anggaran disahkan di DPRD," kata dia.
Menurutnya, saat ini terhitung telah satu bulan APBD Kota Bengkulu disahkan, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis dipublikasi pemerintah.
"Jika tidak ada petunjuk pelaksanaan ya Wali Kota itu omdo (omong doank) aja itu," katanya.
Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya mempublikasikan programnya melaui petunjuk pelaksana dan teknis kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami program serta cara kerjanya.
"Tanpa juklak masyarakat mana mengerti, contohnya program Samisake, masyarakat tidak tahu dana apa itu, untuk apa dana tersebut, cara pengambilan dan pengelolaannya bagaimana, semua itu kan ada di petunjuk pelaksanaan," kata dia.
Menurut dia, pola pikir masyarakat sekarang sudah berubah, masyarakat sekarang tidak butuh citra, tetapi mereka perlu dilayani dengan pelayanan yang ril, bukan hanya dengan membangun citra.
Dia berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu membina karier politiknya secara baik sehingga nanti mereka bisa mendapatkan `feedback` dari masyarakat berupa dukungan ril.
"Harapan kita mereka selama periode pertama ini `all out` untuk kepentingan masyarakat daerah, ibaratnya selama ayam masih `pitik` nggak usah dipikir untuk dipotong dulu, besarkanlah dulu ayamnya, kalau nanti sudah berkokok, sudah bertaji nah baru dipotong," kata dia. (*)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013