Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati menyebut upaya Pemerintah dalam memulihkan sektor pariwisata harus sejalan dengan upaya memutus rantai penularan COVID-19.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu dalam rangka sosialisasi Gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA) bersama Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu.
"Pariwisata intinya adalah pergerakan manusia sedangkan pandemi COVID-19 artinya jangan terlalu banyak bergerak," kata politisi PAN tersebut.
Dewi mengakui jika sektor pariwisata adalah yang paling merasakan dampak pandemi COVID-19 dimana banyak penyedia jasa pariwisata yang gulung tikar selama pandemi COVID-19.
Kata dia, selama pandemi COVID-19 yaitu pada Februari 2020 lalu, setidaknya sudah ada dua ribu hotel di Indonesia yang ditutup.
Bahkan, Dewi memprediksi pemulihan sektor pariwisata akan memakan waktu yang cukup lama bila upaya perbaikan hanya ditekankan pada Pemerintah saja dan tidak sejalan dengan upaya memutus rantai penularan virus corona jenis baru.
"Tetapi bisa cepat jika kita mau bahu-membahu bersama, tidak sendiri-sendiri," papar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu tersebut.
Menurut Dewi, salah satu kunci percepatan pemulihan sektor pariwisata yaitu dengan memperketat kedisiplinan pelaku pariwisata baik itu wisatawan dan penyedia jasa pariwisata dalam menerapkan protokol kesehatan.
Karena itu ia meminta Pemerintah baik itu pusat dan daerah bersama-sama menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker dan pembatasan jumlah kunjungan diseluruh destinasi wisata.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf Oni Yulfian mengatakan, dengan sosialisasi Gerakan BISA ini diharapkan para pelaku pariwisata di Bengkulu baik itu pemerintah daerah dan penyedia jasa pariwisata dapat memperketat penerapan protokol kesehatan di setiap objek wisata.
"Saat ini kita tidak bisa hanya menjual destinasi wisata hanya karena indahnya saja, tetapi destinasi itu harus aman dan tentu harus menerapkan protokol kesehatan," kata Oni saat melakukan sosialisasi gerakan BISA bersama Komisi X DPR RI di Taman Pantai Berkas, Kota Bengkulu, Rabu.
Menurutnya, tanpa kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tidak mungkin industri pariwisata akan bangkit ditengah pandemi virus corona jenis baru ini.
Oni menjelaskan, Kemenparekraf telah menyusun buku panduan penerapan protokol kesehatan untuk menunjang keberlangsungan industri pariwisata baik itu panduan protokol kesehatan di objek wisata maupun di hotel.
Hanya saja, kata dia, aturan lebih rinci mengenai pedoman penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata seperti penerapan sanksi bagi penyedia jasa wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing.
"Kalau sanksi tegas kami serahkan itu kepada Pemda, tetapi yang jelas kami sudah menyusun buku panduan penerapan protokol kesehatan baik untuk destinasi wisata maupun perhotelan," demikian Oni.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu dalam rangka sosialisasi Gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman (BISA) bersama Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu.
"Pariwisata intinya adalah pergerakan manusia sedangkan pandemi COVID-19 artinya jangan terlalu banyak bergerak," kata politisi PAN tersebut.
Dewi mengakui jika sektor pariwisata adalah yang paling merasakan dampak pandemi COVID-19 dimana banyak penyedia jasa pariwisata yang gulung tikar selama pandemi COVID-19.
Kata dia, selama pandemi COVID-19 yaitu pada Februari 2020 lalu, setidaknya sudah ada dua ribu hotel di Indonesia yang ditutup.
Bahkan, Dewi memprediksi pemulihan sektor pariwisata akan memakan waktu yang cukup lama bila upaya perbaikan hanya ditekankan pada Pemerintah saja dan tidak sejalan dengan upaya memutus rantai penularan virus corona jenis baru.
"Tetapi bisa cepat jika kita mau bahu-membahu bersama, tidak sendiri-sendiri," papar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu tersebut.
Menurut Dewi, salah satu kunci percepatan pemulihan sektor pariwisata yaitu dengan memperketat kedisiplinan pelaku pariwisata baik itu wisatawan dan penyedia jasa pariwisata dalam menerapkan protokol kesehatan.
Karena itu ia meminta Pemerintah baik itu pusat dan daerah bersama-sama menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker dan pembatasan jumlah kunjungan diseluruh destinasi wisata.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf Oni Yulfian mengatakan, dengan sosialisasi Gerakan BISA ini diharapkan para pelaku pariwisata di Bengkulu baik itu pemerintah daerah dan penyedia jasa pariwisata dapat memperketat penerapan protokol kesehatan di setiap objek wisata.
"Saat ini kita tidak bisa hanya menjual destinasi wisata hanya karena indahnya saja, tetapi destinasi itu harus aman dan tentu harus menerapkan protokol kesehatan," kata Oni saat melakukan sosialisasi gerakan BISA bersama Komisi X DPR RI di Taman Pantai Berkas, Kota Bengkulu, Rabu.
Menurutnya, tanpa kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan tidak mungkin industri pariwisata akan bangkit ditengah pandemi virus corona jenis baru ini.
Oni menjelaskan, Kemenparekraf telah menyusun buku panduan penerapan protokol kesehatan untuk menunjang keberlangsungan industri pariwisata baik itu panduan protokol kesehatan di objek wisata maupun di hotel.
Hanya saja, kata dia, aturan lebih rinci mengenai pedoman penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata seperti penerapan sanksi bagi penyedia jasa wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing.
"Kalau sanksi tegas kami serahkan itu kepada Pemda, tetapi yang jelas kami sudah menyusun buku panduan penerapan protokol kesehatan baik untuk destinasi wisata maupun perhotelan," demikian Oni.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020