Bengkulu (Antara Bengkulu) - Sebanyak enam anggota DPRD Provinsi Bengkulu mendukung tuntutan sekitar 100 orang mahasiswa dan pemuda yang
tergabung dalam "Front Pembela Rakyat" yang menuntut pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Senin.
Enam orang anggota DPRD yang menerima permintaan pengunjukrasa untuk menandatangani dukungan penolakan kenaikan BBM yakni Anggota Fraksi Rafflesia Bersatu Suharto, Anggota Fraksi PKS Ahmad Zarkasi, Lukman dan Diana Komena.
Selanjutnya Anggota Fraksi PAN Junaidi Albab dan Anggota Fraksi Demokrat, Elmi Supiati.
Setelah mendapat tanda tangan enam anggota DPRD tersebut, para pengunjukrasa mengirimkan dukungan tandatangan itu ke DPR RI melalui faksimili di ruang Wakil Ketua II DPRD, Ahmad Zarkasi.
"Sebagai wakil rakyat, sudah sepantasnya mereka menyerap aspirasi masyarakat, terutama soal rencana penaikan harga BBM," kata Koordinator unjukrasa Iswahyudi, kepada wartawan.
Sebelum menggalang dukungan para anggota legislatif, para pengunjukrasa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda menggelar orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebanyak sembilan orang perwakilan pengunjukrasa menggelar dialog dengan sejumlah anggota legislatif yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Ahmad Zarkasi.
"Kami minta anggota legislatif mendukung gerakan masyarakat untuk menolak penaikan harga BBM bersubsidi," kata Redo Berlian, anggota Front Pembela Rakyat.
Ia mengatakan penaikan BBM sama sekali bukan kebijakan populer yang harus didukung oleh DPRD.
Kebocoran APBN menurutnya dapat diantisipasi dengan menghemat sejumlah pengeluaran antara lain gaji pejabat, perjalanan dinas anggota DPR dan PNS serta meningkatkan penerimaan pajak.
"Pemerintah juga sudah saatnya moratorium pinjaman negara, karena yang pembayaran bunga hutang juga membebani APBN," tambahnya.
Menurut kader HMI Bengkulu itu, kompensasi BBM yakni membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sama sekali tidak menjawab persoalan.
Apalagi dana BLSM berasal dari pinjaman luar negeri yang justru membebani masyarakat. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Enam orang anggota DPRD yang menerima permintaan pengunjukrasa untuk menandatangani dukungan penolakan kenaikan BBM yakni Anggota Fraksi Rafflesia Bersatu Suharto, Anggota Fraksi PKS Ahmad Zarkasi, Lukman dan Diana Komena.
Selanjutnya Anggota Fraksi PAN Junaidi Albab dan Anggota Fraksi Demokrat, Elmi Supiati.
Setelah mendapat tanda tangan enam anggota DPRD tersebut, para pengunjukrasa mengirimkan dukungan tandatangan itu ke DPR RI melalui faksimili di ruang Wakil Ketua II DPRD, Ahmad Zarkasi.
"Sebagai wakil rakyat, sudah sepantasnya mereka menyerap aspirasi masyarakat, terutama soal rencana penaikan harga BBM," kata Koordinator unjukrasa Iswahyudi, kepada wartawan.
Sebelum menggalang dukungan para anggota legislatif, para pengunjukrasa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda menggelar orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebanyak sembilan orang perwakilan pengunjukrasa menggelar dialog dengan sejumlah anggota legislatif yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Ahmad Zarkasi.
"Kami minta anggota legislatif mendukung gerakan masyarakat untuk menolak penaikan harga BBM bersubsidi," kata Redo Berlian, anggota Front Pembela Rakyat.
Ia mengatakan penaikan BBM sama sekali bukan kebijakan populer yang harus didukung oleh DPRD.
Kebocoran APBN menurutnya dapat diantisipasi dengan menghemat sejumlah pengeluaran antara lain gaji pejabat, perjalanan dinas anggota DPR dan PNS serta meningkatkan penerimaan pajak.
"Pemerintah juga sudah saatnya moratorium pinjaman negara, karena yang pembayaran bunga hutang juga membebani APBN," tambahnya.
Menurut kader HMI Bengkulu itu, kompensasi BBM yakni membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sama sekali tidak menjawab persoalan.
Apalagi dana BLSM berasal dari pinjaman luar negeri yang justru membebani masyarakat. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013