Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyatakan impor jagung perlu dilonggarkan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga pakan ternak dan menjawab keluhan kalangan peternak unggas mandiri terkait tingginya harga jagung pakan.
"Pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal dalam tata niaga jagung, seperti membuka impor jagung pakan di Indonesia melalui revisi Permendag Nomor 21 Tahun 2018 yang hanya memberikan hak mengimpor jagung untuk kebutuhan pakan kepada Bulog," kata Aditya Alta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, relaksasi impor jagung pakan ternak akan dapat menghindari persaingan tinggi antara semua pengguna komoditas tersebut, mulai dari peternak rakyat hingga perusahaan pengolahan besar, untuk mendapatkan jagung dari pasar domestik.
Ia mengingatkan bahwa daging ayam merupakan sumber protein utama di Indonesia, sehingga harga yang tinggi tentu akan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan sumber protein utama tersebut.
"Pembebasan impor jagung memungkinkan produksi komoditas (ayam) yang lebih efisien," katanya.
Aditya berpendapat bahwa menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia memodernisasi industri ayam, menjadikannya lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatifnya di masa depan.
Agar bermanfaat bagi sektor perunggasan, lanjutnya, penghapusan intervensi pemerintah dalam perdagangan, termasuk dalam bidang pakan ternak, juga harus dibarengi dengan dukungan pemerintah di sektor infrastruktur.
"Pemerintah harus berinvestasi untuk meningkatkan akses jalan raya, dengan fokus untuk menghubungkan pelabuhan dengan area pertanian terdekat. Hal ini secara langsung dapat menguntungkan proses produksi yang memungkinkan penurunan biaya transportasi," jelas Aditya.
Ia mengemukakan bahwa infrastruktur transportasi yang lebih baik juga memungkinkan pergerakan alat berat yang dapat membantu peternakan unggas menjadi lebih modern dan meningkatkan efisiensi produksi.
Lebih jauh lagi, masih menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak bergantung pada kebijakan pengaturan harga seperti penentuan harga acuan, karena pengalaman selama ini menunjukkan susah menegakkan kebijakan demikian.
"Penggunaan subsidi, selain membebani fiskal juga merupakan instrumen yang distortif sementara mematok harga jagung di bawah harga pasar menghalangi petani jagung menikmati harga yang pantas sesuai mekanisme pasar," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar harga pakan jagung untuk peternak dapat turun menjadi Rp4.500 per kilogram.
Lutfi mengakui dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan domestik karena tingginya harga pakan jagung dan gandum. Kenaikan harga pakan tersebut memicu kenaikan biaya produksi petani dan peternak.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
"Pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal dalam tata niaga jagung, seperti membuka impor jagung pakan di Indonesia melalui revisi Permendag Nomor 21 Tahun 2018 yang hanya memberikan hak mengimpor jagung untuk kebutuhan pakan kepada Bulog," kata Aditya Alta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, relaksasi impor jagung pakan ternak akan dapat menghindari persaingan tinggi antara semua pengguna komoditas tersebut, mulai dari peternak rakyat hingga perusahaan pengolahan besar, untuk mendapatkan jagung dari pasar domestik.
Ia mengingatkan bahwa daging ayam merupakan sumber protein utama di Indonesia, sehingga harga yang tinggi tentu akan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan sumber protein utama tersebut.
"Pembebasan impor jagung memungkinkan produksi komoditas (ayam) yang lebih efisien," katanya.
Aditya berpendapat bahwa menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia memodernisasi industri ayam, menjadikannya lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatifnya di masa depan.
Agar bermanfaat bagi sektor perunggasan, lanjutnya, penghapusan intervensi pemerintah dalam perdagangan, termasuk dalam bidang pakan ternak, juga harus dibarengi dengan dukungan pemerintah di sektor infrastruktur.
"Pemerintah harus berinvestasi untuk meningkatkan akses jalan raya, dengan fokus untuk menghubungkan pelabuhan dengan area pertanian terdekat. Hal ini secara langsung dapat menguntungkan proses produksi yang memungkinkan penurunan biaya transportasi," jelas Aditya.
Ia mengemukakan bahwa infrastruktur transportasi yang lebih baik juga memungkinkan pergerakan alat berat yang dapat membantu peternakan unggas menjadi lebih modern dan meningkatkan efisiensi produksi.
Lebih jauh lagi, masih menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak bergantung pada kebijakan pengaturan harga seperti penentuan harga acuan, karena pengalaman selama ini menunjukkan susah menegakkan kebijakan demikian.
"Penggunaan subsidi, selain membebani fiskal juga merupakan instrumen yang distortif sementara mematok harga jagung di bawah harga pasar menghalangi petani jagung menikmati harga yang pantas sesuai mekanisme pasar," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya sedang mengupayakan agar harga pakan jagung untuk peternak dapat turun menjadi Rp4.500 per kilogram.
Lutfi mengakui dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan domestik karena tingginya harga pakan jagung dan gandum. Kenaikan harga pakan tersebut memicu kenaikan biaya produksi petani dan peternak.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021