Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya akan merapikan 27 ribu aplikasi di lingkungan kementerian dan lembaga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kita akan beresin 27 ribu aplikasi, lakukan interoperabilty (kemampuan aplikasi untuk berbagi informasi). Ini ada banyak sekali aplikasi dan tidak terkoneksi satu dengan yang lain,” kata Anas di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu.
Anas meyakini melalui SPBE, maka anggaran belanja akan jauh lebih efisien. Efisiensi tersebut diakibatkan tidak boleh lagi kementerian atau lembaga membuat aplikasi baru.
“Digitalisasi yang terintegrasi adalah solusinya,” ujar Anas.
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai pembicara dalam sesi talkshow Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Anas meminta agar kerja birokrasi harus berorientasi pada dampak masyarakat.
“Birokrasi berdampak ini tentu ujungnya adalah bagaimana anggaran ini berdampak bagi masyarakat karena kalau enggak, kita ini sibuk di penyerapan anggaran tetapi tidak berdampak untuk rakyat,” ujar Anas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran negara harus sejalan dengan prioritas presiden. Menkeu menekankan pada level birokrasi harus melaksanakan anggaran sesuai urgensi yang telah ditetapkan presiden.
“Proses anggaran harus seefisien mungkin, menjadi lebih mudah, dan kita harus fokus pada dampak dan impact-nya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Bagaimana agar impact-nya kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Keuangan menyerahkan penghargaan kepada 15 kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022. Kementerian PAN-RB menjadi salah satu penerima penghargaan itu dalam kategori kementerian/lembaga dengan pagu kecil.
Update Berita Antara Bengkulu di Google News
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
“Kita akan beresin 27 ribu aplikasi, lakukan interoperabilty (kemampuan aplikasi untuk berbagi informasi). Ini ada banyak sekali aplikasi dan tidak terkoneksi satu dengan yang lain,” kata Anas di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu.
Anas meyakini melalui SPBE, maka anggaran belanja akan jauh lebih efisien. Efisiensi tersebut diakibatkan tidak boleh lagi kementerian atau lembaga membuat aplikasi baru.
“Digitalisasi yang terintegrasi adalah solusinya,” ujar Anas.
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai pembicara dalam sesi talkshow Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Anas meminta agar kerja birokrasi harus berorientasi pada dampak masyarakat.
“Birokrasi berdampak ini tentu ujungnya adalah bagaimana anggaran ini berdampak bagi masyarakat karena kalau enggak, kita ini sibuk di penyerapan anggaran tetapi tidak berdampak untuk rakyat,” ujar Anas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran negara harus sejalan dengan prioritas presiden. Menkeu menekankan pada level birokrasi harus melaksanakan anggaran sesuai urgensi yang telah ditetapkan presiden.
“Proses anggaran harus seefisien mungkin, menjadi lebih mudah, dan kita harus fokus pada dampak dan impact-nya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Bagaimana agar impact-nya kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Keuangan menyerahkan penghargaan kepada 15 kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik tahun 2022. Kementerian PAN-RB menjadi salah satu penerima penghargaan itu dalam kategori kementerian/lembaga dengan pagu kecil.
Update Berita Antara Bengkulu di Google News
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023