Gubernur Bengkulu: Pemda harus saling dukung wujudkan reforma agraria

 

"Bagaimana program reforma agraria   bisa produktif dijalankan jika kebijakan tersebut  tidak  dilakukan  dengan frekuensi yang sama,"  kata Rohidin Mersyah di Bengkulu, Rabu.

Menurut Rohidin ada dua hal yang perlu didorong terkait reforma agraria, yang pertama bagaimana pemerintah daerah mengamankan aset lahan baik dari sisi fisik maupun secara administratif yakni berupa sertifikat lahan.

Ia mencontohkan, pembuatan sertifikat untuk lahan pemerintah baik  di wilayah Provinsi Bengkulu  maupun yang menjadi  kewenangan  kabupaten/kota, hendaknya dapat di sesuaikan dengan  batas waktu  yang sudah disusun untuk menyelesaikan sertifikasinya.

"Tahun ini berapa persen disertifikatkan, dan tahun depan berapa  persen pula disertifikatkan. Harus diwujudkan," katanya.

Menurut dia, sertifikasi lahan milik pemerintah daerah merupakan upaya pengamanan aset dan mendesak diwujudkan agar tidak timbul masalah  agraria di kemudian hari.

"Kalau tidak dipaksakan penataan dan penyelesaiannya , maka tidak akan terlaksana dan  harus dianggarkan biayanya  agar  target  sertifikasi aset milik pemerintah daerah  dapat  selesai pada  2025," ucapnya.

Kemudian, hal kedua yakni mendorong reforma agraria dari sisi lahan pribadi milik masyarakat. Sertifikasi lahan masyarakat kata dia masuk dalam program besar, program strategis nasional reforma agraria.

"Ini satu program yang betul-betul ditunggu dirasakan betul pemanfaatannya oleh masyarakat, program unggulannya itu ada dua yang pertama pendaftaran sertifikat tanah lengkap (PTSL). Masyarakat semua kalangan tidak ada yang tidak mengatakan program ini sangat bermanfaat, dan ini dirasakan betul oleh masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya legalitas hukum lahan masyarakat berupa sertifikat tanah, tentunya  membuat nilai lahan menjadi naik, konflik pun berkurang.

"Akselerasi ekonomi daerah jadi meningkat dengan adanya PTS," katanya.