Mukomuko mulai bangun jembatan putus akibat banjir

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mulai membangun jembatan penghubung dua desa yang putus akibat diterjang banjir.

 

"Rencananya mulai hari ini kami membangun jembatan tersebut. Sebagian material kayu telah terkumpul di lokasi," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Yusup di Mukomuko, Senin.

 

Jembatan dengan kerangka beton dan lantai kayu yang menghubungkan Desa Retak Mudik dan Desa Retak Ilir sejak beberapa hari yang lalu putus karena tidak dapat menahan terjangan banjir saat hujan deras turun di wilayah tersebut.

Baca juga: BPBD Mukomuko segera tetapkan status tanggap darurat banjir
 

Ia mengatakan, pihaknya sejak beberapa hari yang lalu sampai hari Sabtu (5/8) mencari bahan material kayu di sejumlah tempat dan wilayah ini untuk lantai jembatan tersebut.

 

Setelah bahan material kayu terkumpul semua, katanya, selanjutnya pemda mencari para pekerja setempat yang membangun lantai  jembatan yang putus tersebut.

 

"Untuk sementara ini, kendaraan baik dari Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai maupun sebaliknya dari Desa Retak Ilir, Kecamatan Ipuh belum bisa lewat di jembatan tersebut," ujarnya pula.

Baca juga: Pemerintah segera perbaiki jembatan rusak akibat banjir di Mukomuko

 

Kendaraan roda dua maupun roda empat yang selama ini melewati jembatan tersebut terpaksa menggunakan jalan alternatif lain untuk membawa hasil perkebunan dari desa ke pabrik kelapa sawit.

 

Ia menyatakan, bahwa pemerintah daerah mengupayakan membangun kembali jembatan yang putus tersebut agar bisa segera dilalui oleh kendaraan beroda dua dan empat.

 

Selain itu, katanya, dinas  ini akan mengusulkan pengalokasian anggaran khusus untuk meningkatkan kelas jembatan tersebut dari jembatan beton dengan lantai kayu menjadi jembatan beton.

Baca juga: Mukomuko siapkan dua perahu untuk hadapi banjir

 

Dia menyampaikan bahwa selama ini jembatan dengan pondasi beton dan lantai kayu tersebut dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat petani di wilayah tersebut.