Kejari Mukomuko sidik dugaan korupsi dana BTT BPBD

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Bengkulu, melakukan penyidikan dugaan korupsidana belanja tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022.

 

"Kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2022 di BPBD setempat yang sebelumnya berstatus penyelidikan, kini mulai ditingkatkan menjadi penyidikan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Rudi Iskandar di Mukomuko, Jumat.

Baca juga: Kejaksaan kantongi sejumlah nama tersangka korupsi RSUD Mukomuko

 

Ia mengatakan, bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko akan terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi penggunaan dana BTT untuk penanggulangan bencana di daerah ini.

 

Ia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan anggaran untuk penanggulangan bencana di BPBD setempat karena menggunakan dua mata anggaran yang sama-sama bersumber dari APBD 2022.

 

Anggaran penanggulangan bencana yang pertama berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp628 juta dan dana BTT sebesar Rp348 juta.

 

Sedangkan tahapan pencairan dana BTT, sebutnya, BPBD Mukomuko menyurati Bupati Mukomuko Sapuan, lalu bupati perintahkan Badan Keuangan Daerah (BKD) mencairkan dana BTT, kemudian dana dicairkan dan digunakan oleh BPBD.

 

Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi dana BTT untuk penanggulangan bencana itu. 

Baca juga: Kejari Mukomuko periksa Kepala BPJS terkait korupsi RSUD

 

"Status ini baru naik dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik masih mendalami tindak pidana korupsi," ujarnya.

 

Selanjutnya, katanya, pihaknya masih mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk lebih menguatkan penanganan dugaan korupsi dana BTT.

 

Selain itu, ia mengatakan, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana BTT untuk penanggulangan bencana.

 

"Penyidik sebelumnya telah meminta keterangan kepada pihak BPBD terkait kasus ini," ujarnya pula.

 

Ia menyatakan, penyidik juga akan memanggil dan meminta keterangan pihak lain terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana BTT untuk penanggulangan bencana.