Legislatif: Pariwisata Bengkulu jangan menjadi "anak tiri"

Bengkulu (Antara) - Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales mengungkapkan pada 2016 mendatang pariwisata kota itu jangan lagi menjadi "anak tiri", khususnya dalam masalah anggaran pembangunan.

"Sekarang bisa kita lihat, anggaran diprioritaskan untuk biaya kredit usaha rakyat dengan nama satu miliar satu kelurahan atau Samisake, atau pembangunan rumah sakit kota, dan juga pembangunan kantor wali kota yang baru, dan sisa-sisa anggaran baru mengalir ke pariwisata," kata dia di Bengkulu, Selasa.

Kecilnya anggaran pembangunan pariwisata dinilai membuat daerah wisata di daerah itu menjadi tidak produktif, dampaknya kunjungan hanya berasal dari masyarakat kabupaten sekitar Kota Bengkulu.

"Kita dukung program pemerintah daerah yang berjalan pada 2015 ini. Sepertinya porsi anggaran yang kecil untuk pariwisata disebabkan karena belum adanya aturan yang mendukung, oleh sebab itu kita menggodok peraturan daerah inisiatif tentang pariwisata, jika ini disahkan, tidak ada lagi alasan pariwisata menjadi anak tiri," kata dia.

Suimi Fales menambahkan, pariwisata setempat sebenarnya merupakan sumber utama pendapatan Kota Bengkulu, namun keberadaannya belum layak dipromosikan agar turis asing datang ke Bengkulu.

"Kita tidak punya tambang (mineral dan batubara), kita juga tidak punya perkebunan, kita 'hidup' dari retribusi, perdagangan, hotel dan restoran. Untuk mendorong pendapatan dari sektor tersebut, maka, pariwisata lah yang paling penting dibenahi," katanya.

Dia mengungkapkan, Perda pariwisata yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Bengkulu itu diharapkan selesai pada semester kedua 2015, sehingga pada 2016 sudah bisa diberlakukan.

Pengamat kebijakan publik, Universitas Bengkulu, Hardiansyah ST MT mengakui potensi pariwisata Kota Bengkulu sangat besar, namun pemerintah setempat belum mampu mengelola dengan baik.

"Bagaimana kita bisa membanggakan pariwisata, jika kebijakan terhadap pengelolaan masih dipandang sebelah mata, tidak ada nilai jual di mata pelancong, apalagi investor," kata dia.

Selaras dengan pemerintah pusat yang fokus pada ekonomi maritim dan pariwisata, kata Hardiansyah, pemerintah daerah hendaknya dapat memaksimalkan aset yang sesungguhnya bernilai besar.

"Bisa kita lihat Bali, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata begitu besar, mereka fokus dalam mengembangkan iklim pariwisata yang produktif," ujarnya.***1***