Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyebutkan 10 kabupaten dan kota di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu membutuhkan peraturan daerah (perda) yang dapat mencegah alih fungsi lahan sawah.
 
"Produksi padi memang menurun beberapa tahun terakhir ini karena adanya alih fungsi lahan, terutama ada yang sawah dibikin lahan sawit, bangunan, dan lainnya," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Sisardi di Bengkulu, Senin.
 
Dia mengatakan pertumbuhan penduduk di Provinsi Bengkulu setiap tahunnya mengalami kenaikan dan hal tersebut tidak seimbang dengan cetak sawah baru untuk meningkatkan kuantitas produksi padi Bengkulu.
 
"Karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah cetak sawah baru tentunya dikhawatirkan nanti akan terjadi defisit beras," ucapnya.
 
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan perda yang dapat mencegah alih fungsi lahan sawah yang sudah ada saat ini menjadi lahan perkebunan ataupun menjadi lahan perumahan atau rumah toko.
 
Pemprov Bengkulu pun juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petani, sehingga para petani tidak berpikir menyerah untuk bertani padi atau bahkan berpikir menjual dan mengalihfungsikan lahan sawah mereka.
 
Pada semester kedua 2023 ini, kata dia, Pemprov Bengkulu telah menyalurkan ratusan alat mesin pertanian kepada petani, seperti traktor tangan, mesin penyemprot hama tanaman, kultivator, mesin rumput, dan motor roda tiga pengangkut komoditas pertanian.
 
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Bengkulu juga menyalurkan bantuan pupuk organik, dan pupuk majemuk, hingga bibit yang diperlukan oleh petani. Pihaknya juga meningkatkan edukasi dan literasi petani agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, terutama padi.

Pewarta: Boyke Ledy Watra

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023