Mukomuko cari solusi bayar iuran BPJS-Kes untuk KPPS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat guna mencari solusi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerah ini.

"Kita koordinasikan dan diskusikan dengan perangkat daerah terkait, solusinya seperti apa, karena anggaran yang ada yang kita tindaklanjuti," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko, Kamis.

Ia mengatakan hal itu menindaklanjuti usulan bantuan jaminan kesehatan bagi anggota KPPS yang menjalankan tugas saat Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko.

KPU Mukomuko telah mengajukan nama sebanyak 4.095 orang anggota KPPS untuk mendapatkan jaminan kesehatan kepada pemerintah daerah.

"Dari data KPU itu, nanti kami pastikan dulu berapa orang yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan yang belum, setelah itu baru kami diskusikan solusinya seperti apa bagi yang belum menjadi peserta itu," ujar Sekda.

Ia mengatakan, yang jelas dari data mereka ini dilakukan validasi dulu, dicek kalau sudah dapat data baru dibahas dalam rapat.

"Nanti kami rapat lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Deny Setiabudi, sebelumnya di Mukomuko, Rabu, mengatakan, sebanyak 4.095 anggota KPPS di daerah ini belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terkait jaminan kesehatan bagi anggota KPPS itu akan dibahas dengan pihak BPJS kesehatan.

Ia mengatakan, jaminan kesehatan yang diberikan kepada anggota KPPS ini sampai selesai Pemilu 2024 penyelenggara sehat wal afiat.

Apabila semua penyelanggara pemilu sehat sampai selesai pemilu, maka hasilnya pemilu yang baik.

Ia mengatakan, jaminan kesehatan tersebut tidak hanya untuk anggota KPPS saja, tetapi juga seluruh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

Terkait dengan kerja sama pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada penyelenggara pemilu, ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan nama-namanya kepada pemerintah daerah.

"Kalau teknis akan kami bicarakan lagi yang jelas semua penyelenggara Pemilu 2024 memiliki jaminan kesehatan," ujarnya.