Sekda: Pengentasan kawasan kumuh harus dibarengi kesejahteraan

Bengkulu (Antara) - Pejabat Pemerintah Kota Bengkulu mengungkapkan untuk mengentaskan kawasan kumuh di daerahnya harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami saat ini berupaya memberikan pendidikan dan peningkatan 'skill' serta kreativitas masyarakat agar mereka lebih sejahtera. Jika masih terbelenggu kemiskinan maka kawasan yang sudah dibangun akan kembali menjadi kawasan kumuh," kata Sekretaris Daerah Pemkot Bengkulu Marjon di Bengkulu, Senin.

Dengan memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat, menurut dia, hal itu ikut mengubah pola pikir masyarakat dalam menata dan mengelola kehidupan, termasuk lingkungan tempat tinggal.

"Insha Allah pengentasan kawasan kumuh selesai pada 2019, sesuai dengan target nasional, demikian dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat," kata Marjon.

Penyadaran masyarakat dari kebiasaan hidup di kawasan kumuh menjadi hidup lebih baik dari segi kesehatan, tata kelola serta kebersihan lingkungan, katanya, merupakan bentuk program pemerintah daerah.

Ini juga untuk mengimbangi program pemerintah pusat yang telah membangun infrastruktur fisik.

Menurutnya, masyarakat di daerah harus lebih sejahtera, yakni dari sisi perekonomian keluarga. Pemerintah juga akan membangun pola pemerataan kerja di seluruh kelurahan di Kota Bengkulu.

"Jika seluruh kelurahan merupakan daerah produktif, masyarakat akan memiliki kesadaraan sendiri terhadap lingkungannya, dan menjaga apa yang telah dibangun pemerintah pusat," lanjutnya.

Sebanyak 41 dari 67 kelurahan di Kota Bengkulu, atau sekitar 65 persen termasuk kawasan kumuh. Sementara delapan dari 41 kelurahan tersebut sudah mendapatkan anggaran pembangunan, dan mulai dilakukan pada September 2015.

Secara spesifik kawasan kumuh dinilai dari tujuh kategori, yakni tidak tersedianya aliran air bersih, tidak memiliki drainase, jalan tidak tertata dengan baik, pemukiman tidak laik huni, tidak ada akses jika terjadi kebakaran, tidak punya sistem pengelolaan sampah, serta tidak memiliki saluran pembuangan limbah. ***4***