Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan daerah itu akan bebas kawasan kumuh pada 2019 lewat "program 100-0-100" yakni 100 persen sanitasi, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses air bersih.
"Penanganan kawasan kumuh dilakukan bertahap dan diharapkan tuntas pada 2016," kata Kepala Satuan Kerja Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Sarosa Agung Nugroho di Bengkulu, Rabu.
Saat lokakarya program P2KP yang digelar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, ia mengatakan secara nasional terdapat 38 ribu hektare areal kumuh di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2019.
Dari jumlah tersebut seluas 733 hektare berada di wilayah Provinsi Bengkulu yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
"Lewat program P2KP dan program lain yang bersumber dari dana bantuan luar negeri, kawasan kumuh ini akan ditangani," ujarnya.
Dari 733 hektare areal kumuh di wilayah Bengkulu tambah dia, Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki areal kumuh terluas mencapai lebih 300 hektare.
Pada tahun anggaran 2015 kata Agung terdapat dua lokasi yang menjadi sasaran P2KP yakni Kota Bengkulu seluas 30 hektare dan Rejanglebong seluas 10 hektare.
"Tahun depan akan dilanjutkan ke wilayah lain, sampai 733 hektare ini tertangani pada 2019," ujarnya.
Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di dua kabupaten dan kota ini yakni pembangunan drainase, mandi cuci kakus (MCK) umum dan fasilitas lainnya.
Ia mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mempercepat penanggulangan kawasan kumuh itu.
Lokakarya yang diikuti pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan lainnya itu diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang penanggulangan wilayah kumuh dan sinkronisasi data antarlembaga. ***4***
