Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Kominfosan) Kota Bengkulu menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pemungutan suara Pemilu 2024.
Kepala Diskominfosan Kota Bengkulu, Gitagama Raniputera, di Kota Bengkulu, Minggu, mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sekaligus mempertahankan netralitas dalam lingkup politik.
“Kami mengimbau ASN dan PPPK untuk tidak absen dalam pemungutan suara. Partisipasi aktif dalam pemilu merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara,” ujar Gitagama.
Ia menekankan bahwa walaupun ASN dan PPPK memiliki hak suara, mereka harus tetap menjaga jarak dari aktivitas politik praktis untuk menjaga netralitas profesi.
Pemkot Bengkulu telah membentuk sebuah tim khusus untuk memantau aktivitas media digital yang dilakukan oleh ASN dan PTT menjelang Pemilu 2024.
Inisiatif ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada ASN atau PTT yang menggunakan platform digital untuk berpartisipasi dalam kampanye politik atau aktivitas serupa yang bisa mengganggu netralitas mereka sebagai pegawai negeri.
“Kami bekerja sama dengan Bawaslu Kota Bengkulu untuk mengawasi dan memastikan netralitas ASN dalam setiap aktivitas di media sosial atau digital yang berkaitan dengan pemilu,” kata Gitagama.
Tim pengawas akan bertindak tegas terhadap setiap ASN atau PTT yang terbukti melanggar aturan netralitas. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pemecatan tidak hormat bagi pelanggar.
Seruan aktif berpartisipasi dalam pemilu dan menjaga netralitas ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu, dengan memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk ASN dan PPPK, terlibat secara positif dalam proses pemilihan umum.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kepala Diskominfosan Kota Bengkulu, Gitagama Raniputera, di Kota Bengkulu, Minggu, mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sekaligus mempertahankan netralitas dalam lingkup politik.
“Kami mengimbau ASN dan PPPK untuk tidak absen dalam pemungutan suara. Partisipasi aktif dalam pemilu merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara,” ujar Gitagama.
Ia menekankan bahwa walaupun ASN dan PPPK memiliki hak suara, mereka harus tetap menjaga jarak dari aktivitas politik praktis untuk menjaga netralitas profesi.
Pemkot Bengkulu telah membentuk sebuah tim khusus untuk memantau aktivitas media digital yang dilakukan oleh ASN dan PTT menjelang Pemilu 2024.
Inisiatif ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada ASN atau PTT yang menggunakan platform digital untuk berpartisipasi dalam kampanye politik atau aktivitas serupa yang bisa mengganggu netralitas mereka sebagai pegawai negeri.
“Kami bekerja sama dengan Bawaslu Kota Bengkulu untuk mengawasi dan memastikan netralitas ASN dalam setiap aktivitas di media sosial atau digital yang berkaitan dengan pemilu,” kata Gitagama.
Tim pengawas akan bertindak tegas terhadap setiap ASN atau PTT yang terbukti melanggar aturan netralitas. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pemecatan tidak hormat bagi pelanggar.
Seruan aktif berpartisipasi dalam pemilu dan menjaga netralitas ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu, dengan memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk ASN dan PPPK, terlibat secara positif dalam proses pemilihan umum.
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024