Mukomuko (Antara) - Pemerintah Kabupaten Mkomuko, Provinsi Bengkulu, tahun 2016 menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak di daerah itu sebesar Rp38 miliar, atau lebih tinggi dari target pendapatan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mukomuko Syahrizal, di Mukomuko, Rabu, mengatakan target pendapatan asli daerah tahun 2016 ini lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp32 miliar.
"Tahun 2015 lalu kita over target pendapatan dari sektor pajak, tahun ini targetnya dinaikkan" ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini ada penambahan objek pajak baru dari pajak pemakaian pembangkit listrik diluar Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau pajak penerangan nonPLN.
Ia mencatat, baru sebanyak enam perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak mentah kelapa sawit yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN. Satu perusahaan PT Agro Muko telah membayar pajak penerangan nonPLN.
"PT Agro Muko rutin membayar pajak penerangan nonPLN sebesar lebih Rp30 juta per dua bulan atau sekitar Rp17 juta per bulan," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, tahun 2016 ini seluruh perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN di daerah itu wajib membayar pajak penerangan nonPLN ini.
"Kami sudah mengirim surat agar perusahaan membayar pajak penerangan ini," ujarnya lagi.
Ia menerangkan, sebanyak enam perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN itu yang terpantau oleh instansinya, selanjutnya akan disurvei lagi perusahaan lain yang wajib membayar pajak.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan, dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mukomuko Syahrizal, di Mukomuko, Rabu, mengatakan target pendapatan asli daerah tahun 2016 ini lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp32 miliar.
"Tahun 2015 lalu kita over target pendapatan dari sektor pajak, tahun ini targetnya dinaikkan" ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini ada penambahan objek pajak baru dari pajak pemakaian pembangkit listrik diluar Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau pajak penerangan nonPLN.
Ia mencatat, baru sebanyak enam perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak mentah kelapa sawit yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN. Satu perusahaan PT Agro Muko telah membayar pajak penerangan nonPLN.
"PT Agro Muko rutin membayar pajak penerangan nonPLN sebesar lebih Rp30 juta per dua bulan atau sekitar Rp17 juta per bulan," ujarnya.
Selanjutnya, katanya, tahun 2016 ini seluruh perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN di daerah itu wajib membayar pajak penerangan nonPLN ini.
"Kami sudah mengirim surat agar perusahaan membayar pajak penerangan ini," ujarnya lagi.
Ia menerangkan, sebanyak enam perusahaan yang menggunakan pembangkit listrik diluar PLN itu yang terpantau oleh instansinya, selanjutnya akan disurvei lagi perusahaan lain yang wajib membayar pajak.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016