Mukomuko (Antara) - Pemerintah pusat akan membangun ruang kelas baru (RKB) di 18 sekolah lanjutan tingkat pertama dan menengah atas di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada 2016.
"Anggaran pembangunan gedung RKB tersebut bersumber dari APBN berupa kegiatan `Block Gran` tahun 2016," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni, di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, kegiatan penambahan gedung RKB itu di tujuh sekolah menengah atas (SMA) dan 11 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang tersebar di daerah itu.
Kegiatan pembangunan gedung RKB itu langsung masuk ke rekening sekolah dan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Instansinya, katanya, bertugas melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke sekolah sekolah yang mendapatkan kegiatan pembangunan RKB tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan pembangunan gedung RKB di 18 sekolah di daerah itu sehubungan dengan program wajib belajar sembilan tahun.
Kabupaten Mukomuko, katanya, masih kekurangan Angka Partisipasi Kasar (APK)yang berada di bawah 98 persen.
"Kita kekurangan APK. APK untuk menuju program wajib belajar itu harus sesuai dengan standar nasional sebesar 98 persen," ujarnya. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Anggaran pembangunan gedung RKB tersebut bersumber dari APBN berupa kegiatan `Block Gran` tahun 2016," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nur Hasni, di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, kegiatan penambahan gedung RKB itu di tujuh sekolah menengah atas (SMA) dan 11 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang tersebar di daerah itu.
Kegiatan pembangunan gedung RKB itu langsung masuk ke rekening sekolah dan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
Instansinya, katanya, bertugas melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke sekolah sekolah yang mendapatkan kegiatan pembangunan RKB tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan pembangunan gedung RKB di 18 sekolah di daerah itu sehubungan dengan program wajib belajar sembilan tahun.
Kabupaten Mukomuko, katanya, masih kekurangan Angka Partisipasi Kasar (APK)yang berada di bawah 98 persen.
"Kita kekurangan APK. APK untuk menuju program wajib belajar itu harus sesuai dengan standar nasional sebesar 98 persen," ujarnya. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016