Mukomuko gratiskan biaya berobat warga miskin

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan siap menanggung segala biaya berobat bagi warga miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Cakupan kesehatan semesta atau UHC (Universal Health Coverage) tahun ini untuk kebutuhan warga kalau dia sakit. Silakan warga berobat ke rumah sakit, setelah itu biaya berobat diurus ke sini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Bustam Bustomo di Mukomuko, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada 2024 mengalokasikan anggaran Rp4,8 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Program UHC di daerah ini.

Ia mengatakan program UHC ini tidak membatasi, kalau ada warga yang sakit, bisa berobat ke rumah sakit, lalu biayanya diurus ke Dinas Kesehatan Mukomuko.

Terkait dengan program UHC, katanya, yang terjadi warga berlomba-lomba menjadi peserta program ini. Saat peserta sakit dan berobat, mendapatkan jaminan kesehatan melalui program tersebut.

Bagi warga sakit yang membutuhkan biaya, katanya, bisa diurus 3x 24 jam sehingga instansinya tidak membatasi siapapun yang sakit tetap dilayani.

Seperti kejadian korban kebakaran rumah di Kecamatan Pondok Suguh, katanya, langsung diurus biaya pengobatan bagi korban tersebut.

"Tidak perlu berlomba-lomba mengurus BPJS Kesehatan siapa pun sekarang BPJS berobat," ujarnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko Jajad Sudrajat mengatakan instansinya selektif dalam menggunakan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan melalui Program UHC.

Jajad mengatakan untuk warga yang datang tidak sakit dan hanya sekedar ingin registrasi kartu memang diabaikan terlebih dahulu karena belum dimanfaatkan kartu BPJS Kesehatan.

Namun, kalau warga datang dalam kondisi sakit, kata dia, pasti dilayani, diregister kepesertaannya di BPJS Kesehatan.

Terkait dengan anggaran pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tahun ini sebesar Rp4, 8 miliar, kata dia, dari seharusnya Rp11 miliar untuk mengakomodasi 20 ribu warga yang tidak mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan anggaran yang ada saat ini, menurut dia, hanya mampu mengakomodasi 10 ribu peserta, makanya pada akhir tahun ini yang dikhawatirkan anggaran untuk itu jebol dan pihaknya menghindari berutang ke BPJS Kesehatan.