Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu optimalkan Rp11 miliar dari Green Climate Fund (GCF) untuk pemulihan dan penyelamatan hutan, sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Melalui Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 itu, dua instansi itu berupaya memastikan implementasi program berjalan efektif. Pemprov Bengkulu menunjuk KKI Warsi sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) yang mengawal pengelolaan dana strategis ini.
"Program ini bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan stok karbon, membuka peluang mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat implementasi REDD+ dan Nationally Determined Contributions (NDC) di Bengkulu,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi dihubungi dari Bengkulu Selasa.
Baca juga: Jalan-jalan di Bengkulu, dari Pasar Jangkar Mas ke Wisata Hutan Mangrove
Adapun KKI Warsi selaku Lemtara berperan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai target pengurangan deforestasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan penghidupan masyarakat lokal.
Adi mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam pemulihan hutan di Provinsi Bengkulu. Pertama, lewat pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk rehabilitasi lahan kritis dan mangrove.
Kedua, kata dia, pelestarian keanekaragaman hayati untuk menjaga ekosistem hutan tropis Bengkulu. Ketiga, dengan peningkatan penghidupan masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Program ini, lanjut dia, juga mencakup perlindungan kawasan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, serta edukasi kepada masyarakat tentang konservasi, dan praktik pertanian berkelanjutan.
Baca juga: Ancaman hilangnya hutan Kalimantan meningkat akibat proyek listrik biomassa
Lawan Perubahan Iklim
Adi mengatakan keterlibatan KKI Warsi menjadi langkah strategis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Bengkulu dengan hutan tropis di sepanjang Bukit Barisan, memegang peranan penting dalam mendukung target NDC Indonesia untuk menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius pada 2024.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Syafnizar mengatakan pentingnya sinergi dengan lembaga, seperti KKI Warsi, untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.
"Program ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal," katanya.
Dengan pengawasan ketat dan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kata dia, KKI Warsi diharapkan mampu mengawal dana strategis ini untuk memberikan dampak signifikan dalam pemulihan hutan Bengkulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Melalui Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 itu, dua instansi itu berupaya memastikan implementasi program berjalan efektif. Pemprov Bengkulu menunjuk KKI Warsi sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) yang mengawal pengelolaan dana strategis ini.
"Program ini bertujuan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan stok karbon, membuka peluang mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat implementasi REDD+ dan Nationally Determined Contributions (NDC) di Bengkulu,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi dihubungi dari Bengkulu Selasa.
Baca juga: Jalan-jalan di Bengkulu, dari Pasar Jangkar Mas ke Wisata Hutan Mangrove
Adapun KKI Warsi selaku Lemtara berperan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai target pengurangan deforestasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan penghidupan masyarakat lokal.
Adi mengatakan terdapat tiga fokus utama dalam pemulihan hutan di Provinsi Bengkulu. Pertama, lewat pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk rehabilitasi lahan kritis dan mangrove.
Kedua, kata dia, pelestarian keanekaragaman hayati untuk menjaga ekosistem hutan tropis Bengkulu. Ketiga, dengan peningkatan penghidupan masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Program ini, lanjut dia, juga mencakup perlindungan kawasan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, serta edukasi kepada masyarakat tentang konservasi, dan praktik pertanian berkelanjutan.
Baca juga: Ancaman hilangnya hutan Kalimantan meningkat akibat proyek listrik biomassa
Lawan Perubahan Iklim
Adi mengatakan keterlibatan KKI Warsi menjadi langkah strategis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Bengkulu dengan hutan tropis di sepanjang Bukit Barisan, memegang peranan penting dalam mendukung target NDC Indonesia untuk menahan laju pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius pada 2024.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Syafnizar mengatakan pentingnya sinergi dengan lembaga, seperti KKI Warsi, untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.
"Program ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal," katanya.
Dengan pengawasan ketat dan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kata dia, KKI Warsi diharapkan mampu mengawal dana strategis ini untuk memberikan dampak signifikan dalam pemulihan hutan Bengkulu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024