Bengkulu (Antara) - Ratusan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu, menggalang petisi berupa tanda tangan penolakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di sekitar wilayah permukiman mereka.
Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Sepang, Hamidin di Bengkulu, Rabu mengatakan pembangunan PLTU tersebut dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas nelayan setempat.
"Aktivitas nelayan di tepi pantai Samudera Ujung akan terganggu dengan kehadiran pembangkit ini, belum lagi dampak pencemarannya," kata Hamidin.
Karena itu, sebagai bentuk penolakan, sebanyak 500 orang warga telah menandatangani petisi penolakan rencana pembangunan PLTU berkapasitas 200 Megawatt (MW) yang akan dibangun investor asal Tiongkok di kompleks Pelabuhan Pulai Baai.
Ia mengatakan lokasi pembangunan PLTU yang direncanakan di area pelabuhan dikhawatirkan mengganggu zona tangkap nelayan. Selama ini menurutnya, nelayan tradisional di wilayah itu mencari ikan di perairan berjarak 2 mil dari daratan.
"Kalau dalam proses operasinya PLTU akan membuang limbah ke laut maka akan merugikan nelayan tradisional," ucapnya.
Petisi tolak pembangunan PLTU batu bara tersebut telah disampaikan warga ke Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti yang ditembuskan ke sejumlah pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo.
Warga Teluk Sepang lainnya, Salehan menambahkan dari 6.000 jiwa penduduk Kelurahan Teluk Sepang, hampir 40 persen bermata pencaharian sebagai nelayan dan sisanya berkebun dan buruh di Pelabuhan Pulau Baai.
Meski sudah dua kali mengikuti sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTU di wilayah itu, pihak penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menurut dia tidak memaparkan secara rinci dampak pembangunan PLTU yang lokasinya hanya berjarak 2 kilometer dari permukiman mereka.
"Kami tidak mau menghirup udara yang tercemar dari pembakaran batu bara," katanya.
Sebelumnya, perusahaan swasta PT Tenaga Listrik Bengkulu menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT Pelindo II tentang rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU berdaya 2 x 100 MW di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020. Batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Sepang, Hamidin di Bengkulu, Rabu mengatakan pembangunan PLTU tersebut dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas nelayan setempat.
"Aktivitas nelayan di tepi pantai Samudera Ujung akan terganggu dengan kehadiran pembangkit ini, belum lagi dampak pencemarannya," kata Hamidin.
Karena itu, sebagai bentuk penolakan, sebanyak 500 orang warga telah menandatangani petisi penolakan rencana pembangunan PLTU berkapasitas 200 Megawatt (MW) yang akan dibangun investor asal Tiongkok di kompleks Pelabuhan Pulai Baai.
Ia mengatakan lokasi pembangunan PLTU yang direncanakan di area pelabuhan dikhawatirkan mengganggu zona tangkap nelayan. Selama ini menurutnya, nelayan tradisional di wilayah itu mencari ikan di perairan berjarak 2 mil dari daratan.
"Kalau dalam proses operasinya PLTU akan membuang limbah ke laut maka akan merugikan nelayan tradisional," ucapnya.
Petisi tolak pembangunan PLTU batu bara tersebut telah disampaikan warga ke Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti yang ditembuskan ke sejumlah pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo.
Warga Teluk Sepang lainnya, Salehan menambahkan dari 6.000 jiwa penduduk Kelurahan Teluk Sepang, hampir 40 persen bermata pencaharian sebagai nelayan dan sisanya berkebun dan buruh di Pelabuhan Pulau Baai.
Meski sudah dua kali mengikuti sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTU di wilayah itu, pihak penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menurut dia tidak memaparkan secara rinci dampak pembangunan PLTU yang lokasinya hanya berjarak 2 kilometer dari permukiman mereka.
"Kami tidak mau menghirup udara yang tercemar dari pembakaran batu bara," katanya.
Sebelumnya, perusahaan swasta PT Tenaga Listrik Bengkulu menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT Pelindo II tentang rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU berdaya 2 x 100 MW di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020. Batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016