Bengkulu (Antara) - Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah meminta dinas teknis mengakomodasi usulan warga untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan sertifikasi lahan melalui reforma agraria.
"Jangan sampai Bengkulu ketinggalan untuk reforma agraria, karena di beberapa daerah lain Presiden Joko Widodo sendiri yang membagikan sertifikat lahan warga," kata Rohidin di Bengkulu, Rabu.
Rohidin mengatakan hal itu saat menanggapi aspirasi dan usulan masyarakat berbagai wilayah Bengkulu yang mengalami sengketa lahan, baik dengan perusahaan perkebunan maupun kawasan hutan.
Program reforma agraria menurut dia menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk merealisasikan Nawacita Presiden Joko Widodo.
"Kami akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat realisasi reforma agraria di Bengkulu," ucapnya.
Sebelumnya peserta Kongres Rakyat yang difasilitasi Walhi Bengkulu menyampaikan persoalan konflik lahan yang mereka hadapi selama beberapa tahun terakhir.
Warga lima desa di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma misalnya meminta pemerintah daerah mengeluarkan lahan warga seluas hampir 1.000 hektare yang dicaplok perusahaan perkebunan sawit.
Konflik itu mencuat saat perusahaan PT SIL mendapat izin hak guna usaha (HGU) dari bekas HGU PT Way Sebayur yang dilelang pemerintah pada 2014.
"Sejak perusahaan Way Sebayur beroperasi, kami sudah menggarap lahan di sana, tapi tiba-tiba kebun kami masuk HGU PT SIL," ujar Osian dari Forum Petani Bersatu Seluma.
Ia mengatakan saat ini masyarakat masih menguasai lahan pertanian dengan luas sekira 1.000 hektare yang bersinggungan langsung dengan kebun perusahaan.
Bila tidak segera diselesaikan kata Osian, kondisi ini bisa memunculkan konflik horizontal antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
"Kami meminta lahan masyarakat dikeluarkan dari HGU perusahaan dan dijadikan tanah objek reforma agraria," imbuhnya.
Program reforma agraria lanjut Osian seharusnya bisa menjawab konflik agraria yang dialami masyarakat dan menjadi prioritas untuk mengembalikan tanah kepada rakyat.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Jangan sampai Bengkulu ketinggalan untuk reforma agraria, karena di beberapa daerah lain Presiden Joko Widodo sendiri yang membagikan sertifikat lahan warga," kata Rohidin di Bengkulu, Rabu.
Rohidin mengatakan hal itu saat menanggapi aspirasi dan usulan masyarakat berbagai wilayah Bengkulu yang mengalami sengketa lahan, baik dengan perusahaan perkebunan maupun kawasan hutan.
Program reforma agraria menurut dia menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk merealisasikan Nawacita Presiden Joko Widodo.
"Kami akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat realisasi reforma agraria di Bengkulu," ucapnya.
Sebelumnya peserta Kongres Rakyat yang difasilitasi Walhi Bengkulu menyampaikan persoalan konflik lahan yang mereka hadapi selama beberapa tahun terakhir.
Warga lima desa di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma misalnya meminta pemerintah daerah mengeluarkan lahan warga seluas hampir 1.000 hektare yang dicaplok perusahaan perkebunan sawit.
Konflik itu mencuat saat perusahaan PT SIL mendapat izin hak guna usaha (HGU) dari bekas HGU PT Way Sebayur yang dilelang pemerintah pada 2014.
"Sejak perusahaan Way Sebayur beroperasi, kami sudah menggarap lahan di sana, tapi tiba-tiba kebun kami masuk HGU PT SIL," ujar Osian dari Forum Petani Bersatu Seluma.
Ia mengatakan saat ini masyarakat masih menguasai lahan pertanian dengan luas sekira 1.000 hektare yang bersinggungan langsung dengan kebun perusahaan.
Bila tidak segera diselesaikan kata Osian, kondisi ini bisa memunculkan konflik horizontal antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
"Kami meminta lahan masyarakat dikeluarkan dari HGU perusahaan dan dijadikan tanah objek reforma agraria," imbuhnya.
Program reforma agraria lanjut Osian seharusnya bisa menjawab konflik agraria yang dialami masyarakat dan menjadi prioritas untuk mengembalikan tanah kepada rakyat.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017