Bengkulu (Antara) - DPRD Provinsi Bengkulu mendesak eksekutif mempercepat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 yang berada pada angka 32 persen dari Rp3,1 triliun.
"Penyerapan angggaran baru 32 persen, sedangkan tahun anggaran tersisa hanya beberapa bulan," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah harus mengevaluasi kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya keci.
Bila dinilai tidak mampu memimpin OPD tersebut, politisi Gerindra ini mengusulkan dilakukan pergantian pimpinan OPD.
"Terutama OPD dengan nilai anggaran yang besar dan sangat dibutuhkan masyarakat kinerjanya," ucapnya.
Jonaidi mencontohkan nilai Silpa tahun anggaran 2016 mencapai Rp443 miliar. Jangan sampai kata dia, nasib APBD tahun anggaran 2017 juga sama.
Pada tahun anggaran 2016, serapan APBD hanya sebesar 86 persen sehingga berdampak negatif pada beberapa program pokok pemerintah terutama peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
Anggota legislatif dari Fraksi Golkar, Mulyadi Usman juga mengingatkan pemerintah daerah tentang percepatan penyerapan anggaran sehingga kejadian pada 2016 tidak terulang.
"Ada 22 OPD yang serapan anggarannya masih rendah tahun 2017 ini," kata dia.
Menanggapi kritikan dan saran tersebut, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan segera mengevaluasi kinerja para kepala organisasi perangkat daerah.
"Kami segera bahas dalam rapat koordinasi untuk percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk alokasi dana pembangunan sehingga dapat dirasakan masyarakat," katanya.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Penyerapan angggaran baru 32 persen, sedangkan tahun anggaran tersisa hanya beberapa bulan," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah harus mengevaluasi kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya keci.
Bila dinilai tidak mampu memimpin OPD tersebut, politisi Gerindra ini mengusulkan dilakukan pergantian pimpinan OPD.
"Terutama OPD dengan nilai anggaran yang besar dan sangat dibutuhkan masyarakat kinerjanya," ucapnya.
Jonaidi mencontohkan nilai Silpa tahun anggaran 2016 mencapai Rp443 miliar. Jangan sampai kata dia, nasib APBD tahun anggaran 2017 juga sama.
Pada tahun anggaran 2016, serapan APBD hanya sebesar 86 persen sehingga berdampak negatif pada beberapa program pokok pemerintah terutama peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
Anggota legislatif dari Fraksi Golkar, Mulyadi Usman juga mengingatkan pemerintah daerah tentang percepatan penyerapan anggaran sehingga kejadian pada 2016 tidak terulang.
"Ada 22 OPD yang serapan anggarannya masih rendah tahun 2017 ini," kata dia.
Menanggapi kritikan dan saran tersebut, Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan segera mengevaluasi kinerja para kepala organisasi perangkat daerah.
"Kami segera bahas dalam rapat koordinasi untuk percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk alokasi dana pembangunan sehingga dapat dirasakan masyarakat," katanya.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017