Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Badan Akuntan Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi pertemuan para pihak, terkait laporan masyarakat atas dampak lingkungan dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy di Hulu Lais Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
"Kami memfasilitasi pertemuan para pihak atas keluhan masyarakat mengenai dampak lingkungan PT PGE di Lebong," kata Ketua Badan Akuntan Publik (BAP) DPD RI Abdul Gafar Usman di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dampak lingkungan akibat pengeboran sumur uap perlu ditanggulangi secara komprehensif sehingga penderitaan masyarakat di wilayah itu tidak berlarut-larut.
Untuk itulah, dalam rapat yang dihadiri 10 orang anggota DPD bersama pihak terkait, mencoba mencarikan solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut.
"Persoalan ini akan dibahas lagi di tingkat pusat dengan mengundang lima kementerian terkait," ucap Gafar.
Sedangkan di tingkat masyarakat, PT PGE diminta melakukan pendekatan dan menampung aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan pembangkit tersebut.
Sementara Koordinator Lingkar Hijau Lebong Nurkholis Sastro mengatakan dampak pembangunan PLTP Hulu Lais mengubah struktur lingkungan di wilayah itu hingga mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat yakni merendam 3.000 hektare persawahan.
Karena itu, pengelolaan lingkungan termasuk mengevaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perlu segera dilakukan untuk menghindari dampak negatif lainnya.
"Hentikan dulu proyek itu hingga revisi Amdal selesai dilakukan dan KHLS juga selesai disusun," kata Nurkholis.
Sementara itu, Asisten III Gotri Suyanto mengatakan, pemerintah daerah sangat berharap pembangunan PGE tersebut tetap berjalan, serta hutan tetap lestari dan masyarakat tetap nyaman dalam bekerja dan lapangan pekerjaan masih tetap ada.
Pembangunan pembangkit tersebut kata Gotri akan menambah daya listrik Bengkulu hingga sebesar 1.200 Megawatt (MW).
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kami memfasilitasi pertemuan para pihak atas keluhan masyarakat mengenai dampak lingkungan PT PGE di Lebong," kata Ketua Badan Akuntan Publik (BAP) DPD RI Abdul Gafar Usman di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dampak lingkungan akibat pengeboran sumur uap perlu ditanggulangi secara komprehensif sehingga penderitaan masyarakat di wilayah itu tidak berlarut-larut.
Untuk itulah, dalam rapat yang dihadiri 10 orang anggota DPD bersama pihak terkait, mencoba mencarikan solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut.
"Persoalan ini akan dibahas lagi di tingkat pusat dengan mengundang lima kementerian terkait," ucap Gafar.
Sedangkan di tingkat masyarakat, PT PGE diminta melakukan pendekatan dan menampung aspirasi masyarakat terkait dampak pembangunan pembangkit tersebut.
Sementara Koordinator Lingkar Hijau Lebong Nurkholis Sastro mengatakan dampak pembangunan PLTP Hulu Lais mengubah struktur lingkungan di wilayah itu hingga mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat yakni merendam 3.000 hektare persawahan.
Karena itu, pengelolaan lingkungan termasuk mengevaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perlu segera dilakukan untuk menghindari dampak negatif lainnya.
"Hentikan dulu proyek itu hingga revisi Amdal selesai dilakukan dan KHLS juga selesai disusun," kata Nurkholis.
Sementara itu, Asisten III Gotri Suyanto mengatakan, pemerintah daerah sangat berharap pembangunan PGE tersebut tetap berjalan, serta hutan tetap lestari dan masyarakat tetap nyaman dalam bekerja dan lapangan pekerjaan masih tetap ada.
Pembangunan pembangkit tersebut kata Gotri akan menambah daya listrik Bengkulu hingga sebesar 1.200 Megawatt (MW).
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018