Mukomuko (Antaranews Bengkulu) - Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengatakan program peremajaan tanaman kelapa di daerah itu terancam batal dilaksanakan tahun ini karena adanya perubahan aturan terkait petunjuk pelaksanaannya di pemerintah pusat.
"Saat ini ada perubahan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan program di tingkat pusat sehingga pelaksanaannya kemungkinan besar ditunda tahun depan," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Senin.
Seluas 3.000 hektare lebih lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah itu yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Meskipun program peremahaan sawit rakyat di daerah itu terancam batal, namun instansinya tetap menyiapkan petani untuk diusulkan sebagai penerima program dari pemerintah pusat.
Instansinya menyiapkan petaninya dan lahan perkebunan kelapa sawit untuk diusulkan mendapatkan program ini.
"Kami punya kesempatan selama beberapa bulan ke depan menyiapkan data petani yang menerima program ini," ujarnya.
Terkait dengan perubahan aturan untuk membiayai operasional tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit pemerintah setempat.
Instansinya, katanya, telah mengurus dana operasional tim ini, sekaligus membuat pengajuan baru terkait kebutuhan dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat.
Karena dananya berkurang, katanya, maka otomatis ada beberapa kegiatan tim pelaksana program peremajaan tanamana kelapa sawit tidak produktif yang berkurang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Saat ini ada perubahan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan program di tingkat pusat sehingga pelaksanaannya kemungkinan besar ditunda tahun depan," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Arif Isnawan di Mukomuko, Senin.
Seluas 3.000 hektare lebih lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah itu yang diusulkan mendapat program peremajaan sawit dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Meskipun program peremahaan sawit rakyat di daerah itu terancam batal, namun instansinya tetap menyiapkan petani untuk diusulkan sebagai penerima program dari pemerintah pusat.
Instansinya menyiapkan petaninya dan lahan perkebunan kelapa sawit untuk diusulkan mendapatkan program ini.
"Kami punya kesempatan selama beberapa bulan ke depan menyiapkan data petani yang menerima program ini," ujarnya.
Terkait dengan perubahan aturan untuk membiayai operasional tim pelaksana program peremajaan tanaman kelapa sawit pemerintah setempat.
Instansinya, katanya, telah mengurus dana operasional tim ini, sekaligus membuat pengajuan baru terkait kebutuhan dana operasional tim pelaksana peremajaan tanaman kelapa sawit ke pemerintah pusat.
Karena dananya berkurang, katanya, maka otomatis ada beberapa kegiatan tim pelaksana program peremajaan tanamana kelapa sawit tidak produktif yang berkurang.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018