Rejang Lebong (Antaranews Bengkulu) - Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyatakan, kartu keluarga sejahtera (KKS) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di daerah itu belum bisa dicairkan.
Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Zulfan Effendi di Rejang Lebong, minggu, mengatakan sebanyak 1.155 KKS di wilayah itu belum bisa digunakan dari total penerima BPNT sebanyak 18.455 KPM karena mengalami sejumlah permasalahan.
"Ada 1.155 KKS yang belum bisa dicairkan, sehingga dari kuota sebanyak 18.455 KKS yang diterima Rejang Lebong ini pencairannya setiap bulan tidak bisa 100 persen," katanya.
KKS yang bermasalah tersebut, menurut dia, karena belum diaktivasi, kemudian penerimanya belum ditemukan sehingga belum bisa di salurkan.
Pihaknya sudah menurunkan petugas TKSK dan PKH untuk melakukan survei lapangan guna mencari pemilik KKS dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan di Rejang Lebong, dengan hasil sekitar 500 warga tidak mampu penerimanya berhasil ditemukan.
"Sudah ada 500-an penerimanya yang kami temukan dan telah mengusulkan ke pusat agar kartunya bisa diaktivasi, namun sampai sekarang belum aktiv. Mereka ini belum mengambil kartunya karena berdiam di kebun, sehingga saat pembagian KKS nya tidak datang," ujar Zulfan.
Sementara itu Meni Azizah, petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang menjadi pendamping dalam program BPNT mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke Kemensos agar KKS yang sudah ditemukan penerimanya itu supaya diaktifkan sehingga bisa mencairkan bantuan yang diberikan untuk mereka.
"Untuk yang 500 KKS itu kami meminta segera diaktifkan, karena bantuannya masih bisa dicairkan sampai 30 Agustus 2018. Dan untuk 650 KKS yang tidak ditemukan penerimanya itu kami mengusulkan Kemensos segera menghapusnya, sehingga pencairan BPNT Rejang Lebong setiap bulannya bisa 100 persen," kata Meni Azizah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong, Zulfan Effendi di Rejang Lebong, minggu, mengatakan sebanyak 1.155 KKS di wilayah itu belum bisa digunakan dari total penerima BPNT sebanyak 18.455 KPM karena mengalami sejumlah permasalahan.
"Ada 1.155 KKS yang belum bisa dicairkan, sehingga dari kuota sebanyak 18.455 KKS yang diterima Rejang Lebong ini pencairannya setiap bulan tidak bisa 100 persen," katanya.
KKS yang bermasalah tersebut, menurut dia, karena belum diaktivasi, kemudian penerimanya belum ditemukan sehingga belum bisa di salurkan.
Pihaknya sudah menurunkan petugas TKSK dan PKH untuk melakukan survei lapangan guna mencari pemilik KKS dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan di Rejang Lebong, dengan hasil sekitar 500 warga tidak mampu penerimanya berhasil ditemukan.
"Sudah ada 500-an penerimanya yang kami temukan dan telah mengusulkan ke pusat agar kartunya bisa diaktivasi, namun sampai sekarang belum aktiv. Mereka ini belum mengambil kartunya karena berdiam di kebun, sehingga saat pembagian KKS nya tidak datang," ujar Zulfan.
Sementara itu Meni Azizah, petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang menjadi pendamping dalam program BPNT mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke Kemensos agar KKS yang sudah ditemukan penerimanya itu supaya diaktifkan sehingga bisa mencairkan bantuan yang diberikan untuk mereka.
"Untuk yang 500 KKS itu kami meminta segera diaktifkan, karena bantuannya masih bisa dicairkan sampai 30 Agustus 2018. Dan untuk 650 KKS yang tidak ditemukan penerimanya itu kami mengusulkan Kemensos segera menghapusnya, sehingga pencairan BPNT Rejang Lebong setiap bulannya bisa 100 persen," kata Meni Azizah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018