Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - DPRD Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp400 juta untuk pengadaan alat kesehatan pendeteksi penularan wabah demam berdarah dengue (DBD).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Raharjo Sudiro, di Bengkulu, Rabu, mengatakan bahwa legislatif menganggarkan peralatan tersebut mengingat Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah endemik DBD.
"Kalau hanya diagnosa petugas kesehatan, perawat atau dokter dengan melihat gejalanya saja kadang bisa salah, karena gejalanya mirip dengan malaria dan tifus, sementara kita juga merupakan daerah endemik itu juga" kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia harus ada alat pengukuran yang lebih akurat untuk menentukan bahwa pasien apakah terserang DBD atau penyakit dari wabah lainnya.
"Sebab jika penanganan DBD ini terlambat, maka risikonya kematian. Contohnya didiagnosa malaria, setelah beberapa hari ternyata tak kunjung sembuh dan baru diketahui DBD, ini jadi terlambat penanganannya karena masyarakat yang terserang sudah memasuki masa kritis," kata dia.
Menurut politisi yang akrab disapa Jojo ini, alokasi anggaran peralatan tersebut sudah bisa direalisasikan pada awal 2019 mendatang. Legislatif pun mendorong dinas kesehatan untuk segera merealisasikannya mengingat Bengkulu saat ini masih dalam periode siklus DBD.
"Meskipun saat pembahasan anggaran APBD 2019 lalu dinkes tak mengusulkan ini, namun kita berusaha untuk mengalokasikannya, ini juga sesuai dengan yang disarankan Kemenkes saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menyebutkan kasus DBD di daerah itu sampai awal Desember 2018 sudah melebih angka 400 kasus. Daerah endeminya seperti di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Seluma, Mukomuko, dan Bengkulu tengah.
"Kita prediksi siklus DBD ini masih akan berlanjut sampai April 2019, karena wabah ini berkembang selama musim hujan," ujarnya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018