Bengkulu (ANTARA) - Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari menjamin tiga anak putus sekolah di daerah itu lantaran berasal dari keluarga tidak mampu, agar bisa bersekolah kembali.
"Memang benar adanya anak kita bertiga ini tidak sekolah dan mereka akan segera masuk sekolah lagi, sedangkan untuk pakaian sekolah mereka sudah diberikan oleh Disdikbud," katanya saat meninjau kondisi rumah warga tidak mampu di Jalan Kubang Hitam, Dusun II, Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang di Bengkulu, Kamis.
Sebanyak tiga anak dari keluarga tidak mampu itu ialah Mariana (14), Wulan (9), dan Nurma (7). Ketiganya anak dari pasangan Sarwandi (46) dan Halimah Tusakdiyah (43). Keluarga itu tinggal di rumah yang kondisinya cukup memperihatinkan dengan ukuran 3x6 meter dengan dinding dan lantai dari "geribik" bambu.
Untuk mendukung kelangsungan pendidikan Mariana yang sebelumnya sempat bersekolah hingga kelas III SD, kemudian adiknya Wulan berhenti saat menginjak bangku kelas II SD, dan Nurma kendatinya usianya sudah layak bersekolah tetapi saat ini belum bersekolah, dirinya sudah meminta Disdukbud Rejang Lebong membantu ketiganya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Tarsisius Samuji menjelaskan tiga anak itu bukan lolos dari perhatian pemerintah daerah setempat namun karena adanya keterbatasan personel lapangan guna memantau pendidikan warga, khususnya yang tidak mampu.
"Khusus untuk ketiga anak ini sudah kami siapkan pakaian sekolahnya, bahkan Pak Kades Kampung Baru juga sudah menyiapkan pakaian sekolah juga, sekarang ini tinggal kemauan dan dorongan dari kita semua agar ketiganya bersemangat untuk sekolah," ujarnya.
Pihaknya akan mengupayakan ketiga anak itu tetap bisa bersekolah. Hal itu sudah menjadi komitmen Pemkab Rejang Lebong sesuai dengan misi dan visi pemkab setempat menciptakan pendidikan gratis.
Kades Kampung Baru Syahid B.S, menjelaskan keluarga tersebut selama ini belum memiliki KTP elektronik dan baru memiliki kartu keluarga (KK) sehingga belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah, baik PKH, BPNT, KIS, maupun KIP.
"Dua anak itu sebelumnya sempat bersekolah, namun kemudian berhenti karena ada permasalahan dalam keluarga mereka. Saat berhenti sekolah dulu sudah kami dorong agar keduanya tetap bersekolah tetapi anaknya tidak mau," katanya.
Pihaknya akan membantu keluarga itu mengurus KTP elektronik sehingga bisa diusulkan dalam program jaminan sosial. Sebelumnya mereka sudah dimasukkan dalam pendataan yang dilakukan Dinas Sosial namun data mereka belum termasuk dalam data BDT.
Halimah Tusakdiyah mengaku pendapatan keluarga terbatas lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap. Minimnya pendapatan itu membuat mereka tidak bisa membiayai keperluan anak-anaknya untuk bersekolah.
"Saya ini kepingin anak-anak saya sekolah semua, tapi karena ekonomi kami tidak mendukung jadi anak-anak saya ini berhenti sekolah karena tidak bisa membeli buku, pakaian, dan bayaran sekolah. Kalau ada jaminan dari pemerintah saya ingin anak-anak saya ini sekolah lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Memang benar adanya anak kita bertiga ini tidak sekolah dan mereka akan segera masuk sekolah lagi, sedangkan untuk pakaian sekolah mereka sudah diberikan oleh Disdikbud," katanya saat meninjau kondisi rumah warga tidak mampu di Jalan Kubang Hitam, Dusun II, Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang di Bengkulu, Kamis.
Sebanyak tiga anak dari keluarga tidak mampu itu ialah Mariana (14), Wulan (9), dan Nurma (7). Ketiganya anak dari pasangan Sarwandi (46) dan Halimah Tusakdiyah (43). Keluarga itu tinggal di rumah yang kondisinya cukup memperihatinkan dengan ukuran 3x6 meter dengan dinding dan lantai dari "geribik" bambu.
Untuk mendukung kelangsungan pendidikan Mariana yang sebelumnya sempat bersekolah hingga kelas III SD, kemudian adiknya Wulan berhenti saat menginjak bangku kelas II SD, dan Nurma kendatinya usianya sudah layak bersekolah tetapi saat ini belum bersekolah, dirinya sudah meminta Disdukbud Rejang Lebong membantu ketiganya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Tarsisius Samuji menjelaskan tiga anak itu bukan lolos dari perhatian pemerintah daerah setempat namun karena adanya keterbatasan personel lapangan guna memantau pendidikan warga, khususnya yang tidak mampu.
"Khusus untuk ketiga anak ini sudah kami siapkan pakaian sekolahnya, bahkan Pak Kades Kampung Baru juga sudah menyiapkan pakaian sekolah juga, sekarang ini tinggal kemauan dan dorongan dari kita semua agar ketiganya bersemangat untuk sekolah," ujarnya.
Pihaknya akan mengupayakan ketiga anak itu tetap bisa bersekolah. Hal itu sudah menjadi komitmen Pemkab Rejang Lebong sesuai dengan misi dan visi pemkab setempat menciptakan pendidikan gratis.
Kades Kampung Baru Syahid B.S, menjelaskan keluarga tersebut selama ini belum memiliki KTP elektronik dan baru memiliki kartu keluarga (KK) sehingga belum mendapatkan bantuan jaminan sosial dari pemerintah, baik PKH, BPNT, KIS, maupun KIP.
"Dua anak itu sebelumnya sempat bersekolah, namun kemudian berhenti karena ada permasalahan dalam keluarga mereka. Saat berhenti sekolah dulu sudah kami dorong agar keduanya tetap bersekolah tetapi anaknya tidak mau," katanya.
Pihaknya akan membantu keluarga itu mengurus KTP elektronik sehingga bisa diusulkan dalam program jaminan sosial. Sebelumnya mereka sudah dimasukkan dalam pendataan yang dilakukan Dinas Sosial namun data mereka belum termasuk dalam data BDT.
Halimah Tusakdiyah mengaku pendapatan keluarga terbatas lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap. Minimnya pendapatan itu membuat mereka tidak bisa membiayai keperluan anak-anaknya untuk bersekolah.
"Saya ini kepingin anak-anak saya sekolah semua, tapi karena ekonomi kami tidak mendukung jadi anak-anak saya ini berhenti sekolah karena tidak bisa membeli buku, pakaian, dan bayaran sekolah. Kalau ada jaminan dari pemerintah saya ingin anak-anak saya ini sekolah lagi," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019