Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Marjohan rutin mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas serta tidak terlibat politik praktis pada Pemilu serentak tahun 2019 di daerah ini.
“Setiap acara yang diadakan oleh pemerintahan setempat kami selalu menyampaikan imbauan kepada ASN di daerah ini untuk selalu menjaga netralitas di Pemilu,” kata Sekda Mukomuko Marjohan di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan hal itu sebelum menghadiri acara penandatanganan kesepakatan dan kesepahaman atau MoU antara pemerintah setempat dengan Kejaksaaan Negeri setempat terkait dengan bantuan pendampingan hukum kegiatan pembangunan di daerah ini.
Pemerintah setempat setiap tahun memperpanjang kerja sama dengan Kejaksanaan Negeri setempat untuk mendapatkan bantuan pendampingan hukum kegiatan pembangunan di daerah ini.
Ia menyatakan, konsekuensi ASN yang tidak netral apalagi terlibat langsung dalam politik praktis saat Pemilu akan menerima sanksi sesuai dengan aturan dan peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Selain itu, katanya, ASN juga akan mendapatkan sanksi apabila berusaha mengarahkan seseorang untuk memilih salah satu calon legislatif atau calon presiden dan wakil presiden.
“Tindakan mengarahkan orang untuk memilih salah satu peserta Pemilu termasuk dalam pelanggaran besar dan sanksinya sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil,” ujarnya pula.
Ia yakin, semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah setempat pintar semua, dan mereka bisa memikirkan apabila melakukan perbuatan yang mengarahkan seseorang untuk memilih salah satu peserta Pemilu perbuatan yang salah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
“Setiap acara yang diadakan oleh pemerintahan setempat kami selalu menyampaikan imbauan kepada ASN di daerah ini untuk selalu menjaga netralitas di Pemilu,” kata Sekda Mukomuko Marjohan di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan hal itu sebelum menghadiri acara penandatanganan kesepakatan dan kesepahaman atau MoU antara pemerintah setempat dengan Kejaksaaan Negeri setempat terkait dengan bantuan pendampingan hukum kegiatan pembangunan di daerah ini.
Pemerintah setempat setiap tahun memperpanjang kerja sama dengan Kejaksanaan Negeri setempat untuk mendapatkan bantuan pendampingan hukum kegiatan pembangunan di daerah ini.
Ia menyatakan, konsekuensi ASN yang tidak netral apalagi terlibat langsung dalam politik praktis saat Pemilu akan menerima sanksi sesuai dengan aturan dan peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Selain itu, katanya, ASN juga akan mendapatkan sanksi apabila berusaha mengarahkan seseorang untuk memilih salah satu calon legislatif atau calon presiden dan wakil presiden.
“Tindakan mengarahkan orang untuk memilih salah satu peserta Pemilu termasuk dalam pelanggaran besar dan sanksinya sesuai dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil,” ujarnya pula.
Ia yakin, semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah setempat pintar semua, dan mereka bisa memikirkan apabila melakukan perbuatan yang mengarahkan seseorang untuk memilih salah satu peserta Pemilu perbuatan yang salah.
Ia menyatakan, pihaknya sampai sekarang belum menerima laporan terkait ASN di lingkungan pemerintah setempat yang tidak netral dan mengarahkan orang untuk memilih salah satu peserta Pemilu serentak tahun ini, baik dari warga masyarakat setempat dan penyelenggara Pemilu.
Pemerintah setempat akan menyerahkan kasus ASN yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis di Pemilu tahun ini kepada instansi terkait di lingkungan pemerintah setempat.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019