Beberapa fraksi di DPRD Kota Bengkulu meminta Walikota Bengkulu Helmi Hasan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target serapan anggaran.
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Bengkulu menilai, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari APBD Kota Bengkulu tahun 2018 yang mencapai Rp58 miliar lebih berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
"Silpa sebesar itu bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan," kata anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra Marliadi saat membacakan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna, Senin.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta Walikota Bengkulu Helmi Hasan untuk mengevaluasi kinerja OPD yang serapan anggarannya rendah.
Baca juga: Dewan kota bentuk Pansus selidiki dugaan pelanggaran mutasi
Hal ini, kata Marliadi, agar ditahun anggaran selanjutnya Pemkot Bengkulu dapat memaksimalkan APBD untuk pembangunan Kota Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Bengkulu juga diminta untuk memperbaiki menejemen pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi.
"Kami juga meminta evaluasi seluruh OPD agar meningkatkan PAD," paparnya.
Selain Fraksi Partai Gerindra, fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD.
Seluruh fraksi tersebut meminta agar dilakukannya evaluasi kinerja OPD agar ditahun selanjutnya penggunaan APBD dapat dimaksimalkan.
Menaggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Marjon mengatakan, rendahnya serapan anggaran bukan berarti menunjukan buruknya kinerja OPD.
Ia menjelaskan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sakip) bukan dilihat dari daya serap anggaran, tetapi dilihat dari hasil penggunaan anggaran tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.
"Kita harus merubah minset kita bukan berpikir soal daya serap tetapi terealisasikan sesuai dengan perencanaan yang baik," paparnya.
Kedepan, sambung Marjon, untuk memaksimalkan kinerja OPD pihaknya akan memperbaiki Sakip Pemkot Bengkulu dan memberikan pelatihan pengelolaan anggaran kepada OPD.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Bengkulu menilai, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari APBD Kota Bengkulu tahun 2018 yang mencapai Rp58 miliar lebih berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
"Silpa sebesar itu bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan," kata anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Gerindra Marliadi saat membacakan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna, Senin.
Fraksi Partai Gerindra juga meminta Walikota Bengkulu Helmi Hasan untuk mengevaluasi kinerja OPD yang serapan anggarannya rendah.
Baca juga: Dewan kota bentuk Pansus selidiki dugaan pelanggaran mutasi
Hal ini, kata Marliadi, agar ditahun anggaran selanjutnya Pemkot Bengkulu dapat memaksimalkan APBD untuk pembangunan Kota Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Bengkulu juga diminta untuk memperbaiki menejemen pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi.
"Kami juga meminta evaluasi seluruh OPD agar meningkatkan PAD," paparnya.
Selain Fraksi Partai Gerindra, fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD.
Seluruh fraksi tersebut meminta agar dilakukannya evaluasi kinerja OPD agar ditahun selanjutnya penggunaan APBD dapat dimaksimalkan.
Menaggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Marjon mengatakan, rendahnya serapan anggaran bukan berarti menunjukan buruknya kinerja OPD.
Ia menjelaskan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sakip) bukan dilihat dari daya serap anggaran, tetapi dilihat dari hasil penggunaan anggaran tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.
"Kita harus merubah minset kita bukan berpikir soal daya serap tetapi terealisasikan sesuai dengan perencanaan yang baik," paparnya.
Kedepan, sambung Marjon, untuk memaksimalkan kinerja OPD pihaknya akan memperbaiki Sakip Pemkot Bengkulu dan memberikan pelatihan pengelolaan anggaran kepada OPD.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019