Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai terutama di daerah Jawa.
"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.
Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.
Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan, kata dia, ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka.
Dikatakannya, dewasa ini anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.
Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.
"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," ucap Bamsoet.
Maka itu, lanjut dia, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.
"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang pemilu," tutur Bamsoet.
Pihaknya juga menyarankan ke depan pilkada melalui DPRD guna menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.
Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.
Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan, kata dia, ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka.
Dikatakannya, dewasa ini anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.
Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.
"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," ucap Bamsoet.
Maka itu, lanjut dia, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.
"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang pemilu," tutur Bamsoet.
Pihaknya juga menyarankan ke depan pilkada melalui DPRD guna menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019