Gubernur : pemulihan DAS Bengkulu mendesak

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan pemulihan daerah aliran sungai Air Bengkulu mendesak, terutama di wilayah muara yang mengalami abrasi parah.

"Sebelumnya ada barisan tanaman cemara yang berfungsi seperti benteng penahan gelombang, tapi sekarang sudah hilang," katanya di Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan hal itu usai berdialog dengan aktivis Walhi Bengkulu yang mendesak pemerintah mengatasi kerusakan perairan Pulau Tikus dan DAS Air Bengkulu.

Pengambilan limbah batubara oleh nelayan di muara Sungai Bengkulu, menurut Gubernur, turut berperan mempercepat abrasi di muara sungai.

"Karena pengambilan limbah batubara dengan alat sedot itu membuat lubang dibawah sehingga pasir dan tumbuhan cemara ambles," katanya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkulu itu, Gubernur mengatakan agar segera dilakukan penghijauan di wilayah itu.

Jika tidak diambil tindakan, menurut Gubernur abrasi akan mengancam wilayah Rawa Makmur Kota Bengkulu.

"Sekarang saja abrasi terus mengikis bagian daratan yang terlihat di jalan ke arah Sungai Hitam," katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Edy Waluyo mengatakan pengambilan limbah batubara di sepanjang muara sungai, turut mempengaruhi kualitas jembatan muara Sungai Bengkulu.

"Ujung jembatan itu sudah turun lebih dari 30 centimeter, kami sudah minta Dinas Pekerjaan Umum untuk meneliti kekuatan jembatan itu," tambahnya.

Sebelumnya Walhi Bengkulu meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi izin lima perusahaan pertambangan dan dua pabrik sawit di hulu Sungai Bengkulu.

"Lima perusahaan pertambangan dan dua pabrik pengolah karet menjadi sumber utama kerusakan DAS dan pencemaran Sungai Bengkulu," kata Ketua Divisi Penguatan Jaringan dan Organisasi Walhi Bengkulu Fery Vandalis.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Iskandar mengatakan pengelolaan lingkungan lima perusahaan tambang yang beroperasi di hulu Sungai Bengkulu memang mendapat rapor hitam.

Lima perusahaan tersebut yakni PT Danau Mas Hitam, PT Bukit Sunur, PT Inti Bara Perdana, PT Bio Energi dan PT Emerat Treden Agency (ETA). (Antara)