Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penyelesaian persoalan aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan resistensi KKB di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB harus dilakukan secara komprehensif. Dia juga meminta Pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua.
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.
Baca juga: DPD RI tawarkan lima hal pokok untuk penyempurnaan sistem bernegara
Tidak hanya itu, ia mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.
"Masyarakat dunia bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif," ucapnya.
Ketua MPR: Persoalan KKB di Papua harus gunakan pendekatan kebudayaan
Rabu, 16 Agustus 2023 11:18 WIB 1300
Ketua MPR Bambang Soesatyo melambaikan tangan saat tiba di lokasi Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym)
