Lima daerah di Provinsi Bengkulu miliki Mal Pelayanan Publik

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menyebutkan sudah ada lima kabupaten/kota yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu Supran seusai menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Rejang Lebong di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan Wakil Presiden Makruf Amin yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu pada awal Mei 2023 menargetkan sampai akhir 2024  seluruh kabupaten/kota di Tanah Air sudah memiliki MPP.

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Rejang Lebong ini merupakan yang kelima di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong," kata dia.

Dia menjelaskan, untuk lima kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu masih dalam proses pendirian yakni Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan Mukomuko.

Pendirian MPP tersebut, kata dia, merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang berkualitas, nyaman dan prima. Untuk itu semua kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu didorong untuk mendirikannya.

Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menjelaskan, keberadaan Mal Pelayanan Publik daerah itu  akan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat yang akan mengurus perizinan dan pelayanan publik lainnya yang terpusat di satu tempat.

"Masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan, yang selama ini dilakukan di kantor atau dinas sekarang sudah dilakukan di satu tempat atau lokasi," kata dia.

Dia berharap, keberadaan MPP Kabupaten Rejang Lebong ini akan dapat memberikan pelayanan yang prima dalam artian cepat dari sisi waktu, efisien, dan tidak ada pungutan.

Kepala DPMPTSP Rejang Lebong Zulkarnain menambahkan, pelayanan yang bisa dinikmati masyarakat di MPP Kabupaten Rejang Lebong ini meliputi 22 bidang, baik yang diberikan oleh instansi vertikal maupun otonom.

"Pada tahun 2024 nanti semua fasilitas pendukung yang masih kurang akan kita lengkapi seperti pendingin ruangan dan lainnya, termasuk peralihan ke mal digital. Sebelum menjadi mal digital terlebih dahulu mal pelayanan publik," terangnya.