Pemkab Lebong atasi pendangkalan Bendungan Sabo

Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu akan mengatasi pendangkalan bendungan Sabo yang menjadi penyebab banjir wilayah permukiman dan persawahan di Kecamatan Bingin Kuning.

"Pemerintah daerah akan menurunkan tim untuk mengatasi pendangkalan bendungan," kata Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Teguh Raharjo saat dihubungi dari Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan hasil kesepakatan rapat para pihak yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Lebong pada Kamis (22/2) menyepakati beberapa langkah yang akan diambil pemerintah daerah.

Langkah dalam jangka pendek yaitu pengerukan bendungan, meninggikan pematang dan memindahkan aliran air dari dalam bendungan Sabo.

Pekerjaan selanjutnya adalah menata sisa longsoran yang terjadi pada April 2016 dengan menindaklanjuti rekomendasi dari tim Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selanjutnya dalam jangka menengah hingga jangka panjang, pemerintah daerah akan mengusulkan kegiatan pengerukan dan penataan bendungan melalui Balai Sungai Sumatera VII.

"Pemerintah daerah akan meminta Balai Sungai Sumatera Wilayah VII untuk menormalisasi sungai Air Kotok untuk jangka panjang sehingga banjir bisa ditanggulangi," kata dia.

Selain itu tambah Teguh, pemerintah daerah juga merekomendasikan untuk merevisi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang bekerja di wilayah Hulu Lais.

Pertemuan antara para pihak yang difasilitasi DPRD Kabupaten Lebong digelar atas permintaan Aliansi Lingkar Hijau Lebong bersama warga Kecamatan Bingin Kuning.

Koordinator Aliansi Lingkar Hijau Lebong, Nurkholis Sastro mengatakan audit lingkungan PT PGE wajib dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan lingkungan sekitar pertambangan panas bumi itu.

"Karena banjir yang kerap melanda permukiman dan persawahan warga ini terjadi terus menerus sejak banjir bandang di lokasi PT PGE pada tahun 2016," kata Sastro.

Aliran Sungai Kotok yang kerap meluap lanjut Sastro membuat seluas 30 hektarea areal tanaman padi rusak hingga gagal panen.

Bila tidak ada tindakan, maka seluas 2.500 hektare areal persawahan di wilayah itu juga terancam terendam.