Kapolda Bengkulu Inspektur Jenderal Polisi Supratman memberi perhatian khusus pada proses pembebasan lahan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan.
Supratman menegaskan, pembebasan lahan jalan tol yang menghubungkan dua provinsi tersebut tak boleh terhambat, sebab jika terhambat maka akan berpengaruh pada proses pengerjaan konstruksi jalan tol.
Baca juga: Di depan Presiden, Gubernur Bengkulu sampaikan progres pembangunan tol
"Memang biasanya dibanyak tempat yang menjadi persoalan itu adalah pembebasan lahan. Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan ke gubernur agar mengeluarkan Pergub soal pembebasan lahan ini," kata Kapolda Bengkulu dalam pidatonya saat penandatanganan perjanjian kerjasama pengamanan pengerjaan jalan tol antara Polda Bengkulu dan PT Hutama Karya Infrastruktur di Mapolda Bengkulu, Kamis (30/4).
Pengerjaan kontruksi jalan tol ruas Bengkulu-Sumsel seksi pertama yakni Kota Bengkulu-Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sepanjang 17,6 kilometer sudah mulai dikerjakan sejak pertengahan Februari 2020.
Proses pembebasan lahan pun diketahui belum selesai sepenuhnya. Penanggungjawab PT Hutama Karya (HK) di Bengkulu Sri Hartuti Hadiningsi menyebut pembebasan lahan untuk seksi pertama baru sekitar 23 persen.
Baca juga: Warga Bengkulu Tengah datangi gubernur terkait ganti rugi lahan tol
Pengerjaan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 96,8 kilometer ini bakal mendapat pengawalan dari Polda Bengkulu.
Pengawalan tersebut dimaksudkan agar proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp33,12 triliun itu terbebas dari gangguan dan huru-hara pihak tak bertanggungjawab .
Kepastian pengawalan pengerjaan jalan tol oleh polisi ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Polda Bengkulu dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku pemegang kontrak pengerjaan jalan tol.
"Kami akan backup penuh. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan dilaporkan ke Karo Ops dan Kapolres," tegas Supratman.
Baca juga: Warga Bengkulu pasrah harga pembebasan lahan tol Rp22 ribu per meter
Baca juga: 200 bidang tanah siap dibebaskan untuk tol Bengkulu-Sumsel
Sementara itu, Penanggungjawab PT Hutama Karya (HK) di Bengkulu Sri Hartuti Hadiningsi mengatakan pemebebasan lahan yang baru sekitar 23 persen itu diperoleh dari 487 warga terdampak pembangunan (WTP).
Kata Sri, masih ada sekitar 330 WTP di tiga desa di Kabupaten Bengkulu Tengah lagi yang lahannya belum dibebaskan.
"Dari 17,6 kilometer yang harus dibangun lahan yang sudah tersedia kurang lebih 23 persen. Progres yang kami capai cukup pesat karena memang lahannya mendukung," papar Sri.
Koordinator Legal & Humas PT Hutama Karya Infrastruktur Chandra Irawan memastikan meski ditengah pandemi COVID-19 pengerjaan jalan tol tetap dilanjutkan, namun dengan mematuhi protokol keselamatan dan pencegahan penularan COVID-19.
"Pembangunan ini tidak bisa berhenti, ini demi kemajuan Provinsi Bengkulu jadi pembangunannya tetap harus dikebut tapi tetap mematuhi protokol COVID-19," ucap Chandra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Supratman menegaskan, pembebasan lahan jalan tol yang menghubungkan dua provinsi tersebut tak boleh terhambat, sebab jika terhambat maka akan berpengaruh pada proses pengerjaan konstruksi jalan tol.
Baca juga: Di depan Presiden, Gubernur Bengkulu sampaikan progres pembangunan tol
"Memang biasanya dibanyak tempat yang menjadi persoalan itu adalah pembebasan lahan. Jauh-jauh hari saya sudah sampaikan ke gubernur agar mengeluarkan Pergub soal pembebasan lahan ini," kata Kapolda Bengkulu dalam pidatonya saat penandatanganan perjanjian kerjasama pengamanan pengerjaan jalan tol antara Polda Bengkulu dan PT Hutama Karya Infrastruktur di Mapolda Bengkulu, Kamis (30/4).
Pengerjaan kontruksi jalan tol ruas Bengkulu-Sumsel seksi pertama yakni Kota Bengkulu-Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sepanjang 17,6 kilometer sudah mulai dikerjakan sejak pertengahan Februari 2020.
Proses pembebasan lahan pun diketahui belum selesai sepenuhnya. Penanggungjawab PT Hutama Karya (HK) di Bengkulu Sri Hartuti Hadiningsi menyebut pembebasan lahan untuk seksi pertama baru sekitar 23 persen.
Baca juga: Warga Bengkulu Tengah datangi gubernur terkait ganti rugi lahan tol
Pengerjaan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 96,8 kilometer ini bakal mendapat pengawalan dari Polda Bengkulu.
Pengawalan tersebut dimaksudkan agar proyek strategis nasional dengan nilai investasi mencapai Rp33,12 triliun itu terbebas dari gangguan dan huru-hara pihak tak bertanggungjawab .
Kepastian pengawalan pengerjaan jalan tol oleh polisi ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Polda Bengkulu dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku pemegang kontrak pengerjaan jalan tol.
"Kami akan backup penuh. Jadi nanti kalau ada apa-apa silakan dilaporkan ke Karo Ops dan Kapolres," tegas Supratman.
Baca juga: Warga Bengkulu pasrah harga pembebasan lahan tol Rp22 ribu per meter
Baca juga: 200 bidang tanah siap dibebaskan untuk tol Bengkulu-Sumsel
Sementara itu, Penanggungjawab PT Hutama Karya (HK) di Bengkulu Sri Hartuti Hadiningsi mengatakan pemebebasan lahan yang baru sekitar 23 persen itu diperoleh dari 487 warga terdampak pembangunan (WTP).
Kata Sri, masih ada sekitar 330 WTP di tiga desa di Kabupaten Bengkulu Tengah lagi yang lahannya belum dibebaskan.
"Dari 17,6 kilometer yang harus dibangun lahan yang sudah tersedia kurang lebih 23 persen. Progres yang kami capai cukup pesat karena memang lahannya mendukung," papar Sri.
Koordinator Legal & Humas PT Hutama Karya Infrastruktur Chandra Irawan memastikan meski ditengah pandemi COVID-19 pengerjaan jalan tol tetap dilanjutkan, namun dengan mematuhi protokol keselamatan dan pencegahan penularan COVID-19.
"Pembangunan ini tidak bisa berhenti, ini demi kemajuan Provinsi Bengkulu jadi pembangunannya tetap harus dikebut tapi tetap mematuhi protokol COVID-19," ucap Chandra.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020