Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu mengusulkan pemberian asuransi untuk penyelenggara adhoc pada Pilkada mendatang, khususnya anggota KPPS.
Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan usulan itu untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 lalu, dimana banyak penyelenggara yang meninggal dunia karena kelelahan.
Terlebih, katanya, penyelenggaraan Pilkada 2020 kemungkinan dilakukan di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19, sehingga diperlukan upaya antisipasi penularan.
"Saat ini itulah yang sedang dibahas, yakni pemberian asuransi bagi panitia ad hoc seperti di TPS untuk petugas KPPS serta PPK dan PPS di kelurahan atau desa," kata Irwan di Bengkulu, Senin.
Selain itu, kata Irwan, pihaknya juga tengah membahas usulan pemberian santunan untuk penyelenggara Pilkada yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.
Ia menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 dimana banyak penyelenggara meninggal dunia, KPU akan memperketat proses rekrutmen anggota KPPS.
Dalam rekrutmen itu, KPU akan mengedepankan persyaratan kesehatan bagi calon anggota KPPS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas.
"Kita tidak suruh general check up kesehatan, hanya melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat, karena kalau general check up biayanya cukup besar sementara honor petugas KPPS sendiri juga tidak seberapa," demikian Irwan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan usulan itu untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 lalu, dimana banyak penyelenggara yang meninggal dunia karena kelelahan.
Terlebih, katanya, penyelenggaraan Pilkada 2020 kemungkinan dilakukan di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19, sehingga diperlukan upaya antisipasi penularan.
"Saat ini itulah yang sedang dibahas, yakni pemberian asuransi bagi panitia ad hoc seperti di TPS untuk petugas KPPS serta PPK dan PPS di kelurahan atau desa," kata Irwan di Bengkulu, Senin.
Selain itu, kata Irwan, pihaknya juga tengah membahas usulan pemberian santunan untuk penyelenggara Pilkada yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.
Ia menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian pada Pemilu 2019 dimana banyak penyelenggara meninggal dunia, KPU akan memperketat proses rekrutmen anggota KPPS.
Dalam rekrutmen itu, KPU akan mengedepankan persyaratan kesehatan bagi calon anggota KPPS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas.
"Kita tidak suruh general check up kesehatan, hanya melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat, karena kalau general check up biayanya cukup besar sementara honor petugas KPPS sendiri juga tidak seberapa," demikian Irwan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020