Bengkulu (Antara Bengkulu) - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Khairul Anwar menyoroti sejumlah aset milik pemerintah provinsi yang terbengkalai, padahal dibangun dengan anggaran miliaran rupiah.
"Proyek-proyek pembangunan yang menghabiskan dana miliaran rupiah ternyata terbengkalai, tidak berfungsi," katanya di Kota Bengkulu, Senin.
Ia mencontohkan, sejumlah aset bangunan yang tidak berfungsi antara lain menara pemantau tsunami atau "view tower", persada Bung Karno dan kantor stasiun kereta api di Pulau Baai.
Padahal, dua proyek pertama yakni menara pemantau tsunami dan persada Bung Karno dibangun menggunakan dana puluhan miliar ripiah.
"Pembangunannya sampai menggunakan sistem tahun jamak karena dianggap manfaatnya penting, tapi setelah berdiri tidak berfungsi," katanya.
Lebih memprihatinkan lagi kata dia, bangunan stasiun kereta api di Pulau Baai yang saat ini menjadi mubazir sebab rel kereta belum dibangun.
Untuk memperjelas hal ini dan sebagai bentuk pengawasan legislatif, Komisi III akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Provinsi Bengkulu.
"Terutama aset menara pemantau tsunami yang fungsinya sangat penting, karena Bengkulu rawan bencana gempa dan tsunami," katanya.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan dengan sistem tahun jamak atau "muti years" sejak 2007 hingga 2009 lalu dilanjutkan pembangunannya pada 2012 sudah menelan dana Rp26 miliar.
Dengan anggaran yang tidak sedikit itu diharapkan aset tersebut bermanfaat, namun kenyataannya saat ini tidak berfungsi.
Lokasi menara pemantau tsunami yang berada di Lapangan Merdeka, persis di depan rumah dinas Gubernur Bengkulu itu juga telah menjadi tujuan wisata baru di Kota Bengkulu.
Namun, saat ini, aset tersebut bahkan ditutup untuk umum, padahal menurutnya, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke tempat itu cukup tinggi.
Untuk mendukung sektor wisata di lokasi itu, pada tahun anggaran 2012 dari APBD provinsi kembali dianggarkan untuk pembangunan gedung genset, musala serta panggung Tabot, tapi hingga saat ini belum terealisasi.
"Inilah persoalan kita di daerah, banyak pembangunan hanya berorientasi pada proyek, menyampingkan asas manfaat," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Azwar Boerhan mengatakan akan memperbaiki kerusakan bangunan menara pemantau tsunami sehingga berfungsi.
"Ada beberapa kerusakan yang diakibatkan cuaca buruk dan akan segera diperbaiki sehingga kembali berfungsi dan dibuka untuk umum," katanya.
Ia mengatakan menara pemantau tsunami itu harus dalam kondisi baik dan berfungsi, sebab Bengkulu sebagai daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami sangat membutuhkan menara tersebut.
"Ada dua fungsi, selain untuk memantau ketinggian gelombang laut, juga untuk mendukung kegiatan sektor pariwisata," katanya.
Azwar mengatakan, sebagian besar "view tower" sudah selesai dan ada beberapa lagi yang masih dalam proses seperti pembangunan mushalla dan toilet di sekitar menara akan dilanjutkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Proyek-proyek pembangunan yang menghabiskan dana miliaran rupiah ternyata terbengkalai, tidak berfungsi," katanya di Kota Bengkulu, Senin.
Ia mencontohkan, sejumlah aset bangunan yang tidak berfungsi antara lain menara pemantau tsunami atau "view tower", persada Bung Karno dan kantor stasiun kereta api di Pulau Baai.
Padahal, dua proyek pertama yakni menara pemantau tsunami dan persada Bung Karno dibangun menggunakan dana puluhan miliar ripiah.
"Pembangunannya sampai menggunakan sistem tahun jamak karena dianggap manfaatnya penting, tapi setelah berdiri tidak berfungsi," katanya.
Lebih memprihatinkan lagi kata dia, bangunan stasiun kereta api di Pulau Baai yang saat ini menjadi mubazir sebab rel kereta belum dibangun.
Untuk memperjelas hal ini dan sebagai bentuk pengawasan legislatif, Komisi III akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan umum (PU) Provinsi Bengkulu.
"Terutama aset menara pemantau tsunami yang fungsinya sangat penting, karena Bengkulu rawan bencana gempa dan tsunami," katanya.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan dengan sistem tahun jamak atau "muti years" sejak 2007 hingga 2009 lalu dilanjutkan pembangunannya pada 2012 sudah menelan dana Rp26 miliar.
Dengan anggaran yang tidak sedikit itu diharapkan aset tersebut bermanfaat, namun kenyataannya saat ini tidak berfungsi.
Lokasi menara pemantau tsunami yang berada di Lapangan Merdeka, persis di depan rumah dinas Gubernur Bengkulu itu juga telah menjadi tujuan wisata baru di Kota Bengkulu.
Namun, saat ini, aset tersebut bahkan ditutup untuk umum, padahal menurutnya, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke tempat itu cukup tinggi.
Untuk mendukung sektor wisata di lokasi itu, pada tahun anggaran 2012 dari APBD provinsi kembali dianggarkan untuk pembangunan gedung genset, musala serta panggung Tabot, tapi hingga saat ini belum terealisasi.
"Inilah persoalan kita di daerah, banyak pembangunan hanya berorientasi pada proyek, menyampingkan asas manfaat," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Azwar Boerhan mengatakan akan memperbaiki kerusakan bangunan menara pemantau tsunami sehingga berfungsi.
"Ada beberapa kerusakan yang diakibatkan cuaca buruk dan akan segera diperbaiki sehingga kembali berfungsi dan dibuka untuk umum," katanya.
Ia mengatakan menara pemantau tsunami itu harus dalam kondisi baik dan berfungsi, sebab Bengkulu sebagai daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami sangat membutuhkan menara tersebut.
"Ada dua fungsi, selain untuk memantau ketinggian gelombang laut, juga untuk mendukung kegiatan sektor pariwisata," katanya.
Azwar mengatakan, sebagian besar "view tower" sudah selesai dan ada beberapa lagi yang masih dalam proses seperti pembangunan mushalla dan toilet di sekitar menara akan dilanjutkan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013