Bengkulu, (Antara) - Lembaga Pusat Kajian Antikorupsi (Puskaki) menyarankan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan melepaskan jabatan ketua partai politik supaya tidak bias dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Sebaiknya Wali Kota melepaskan jabatan sebagai ketua DPW partai, karena rentan kalau memegang dua jabatan, sedangkan tidak lama lagi bergulir Pemilu 2014," kata Sekretaris Puskaki Dadang di Bengkulu.
Jabatan wali kota sekaligus ketua pimpinan wilayah sebuah partai, katanya, sangat dikhawatirkan karena jabatan sebagai pimpinan daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan partai.
"Contohnya saja misalnya program-program pemerintah nantinya sangat rentan disalahartikan sebagai program partai politik. Program-program pemerintah rentan diselewengkan sebagai program kepentingan partai untuk Pemilu 2014," kata dia.
Wali Kota Bengkulu, kata dia, sebaiknya fokus pada program percepatan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja baru sesuai visi dan misi Wali Kota untuk mengentaskan warga dari kemiskinan.
"Seharunya dia berfokus ke amanahnya sebagai Wali Kota Bengkulu dan energinya tidak terbagi. Semua disumbangsih untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Koordinator Divisi Analisis dan Advokasi Puskaki Romidi mengatakan bahwa sebagai ketua dewan pimpinan wilayah sebuah partai, Wali Kota mempunyai tanggung jawab besar untuk memenangkan partainya pada pemilihan umum.
"Sebagai pemimpin partai, dia memiliki beban untuk memenangkan partainya, sekarang partainya tiga besar di provinsi, dan nantinya bisa saja target satu besar, jadi kapan lagi akan memikirkan kepentingan rakyat," kata dia.
Dengan melepaskan jabatan di partainya, maka kata Romidi, program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu akan terbebas faktor kepentingan.
"Kalau kepentingan partai maupun kelompok masuk ke program dan kebijakan pemerintah, di sinilah indikasi korupsi, kolusi maupun nepotisme bisa tumbuh" kata dia.
Oleh karena itu menurutnya untuk menyejahterakan masyarakat Kota Bengkulu dibutuhkan program dan kebijakan pemerintah yang tidak ditunggangi kepentingan lain.
*
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Sebaiknya Wali Kota melepaskan jabatan sebagai ketua DPW partai, karena rentan kalau memegang dua jabatan, sedangkan tidak lama lagi bergulir Pemilu 2014," kata Sekretaris Puskaki Dadang di Bengkulu.
Jabatan wali kota sekaligus ketua pimpinan wilayah sebuah partai, katanya, sangat dikhawatirkan karena jabatan sebagai pimpinan daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan partai.
"Contohnya saja misalnya program-program pemerintah nantinya sangat rentan disalahartikan sebagai program partai politik. Program-program pemerintah rentan diselewengkan sebagai program kepentingan partai untuk Pemilu 2014," kata dia.
Wali Kota Bengkulu, kata dia, sebaiknya fokus pada program percepatan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja baru sesuai visi dan misi Wali Kota untuk mengentaskan warga dari kemiskinan.
"Seharunya dia berfokus ke amanahnya sebagai Wali Kota Bengkulu dan energinya tidak terbagi. Semua disumbangsih untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Koordinator Divisi Analisis dan Advokasi Puskaki Romidi mengatakan bahwa sebagai ketua dewan pimpinan wilayah sebuah partai, Wali Kota mempunyai tanggung jawab besar untuk memenangkan partainya pada pemilihan umum.
"Sebagai pemimpin partai, dia memiliki beban untuk memenangkan partainya, sekarang partainya tiga besar di provinsi, dan nantinya bisa saja target satu besar, jadi kapan lagi akan memikirkan kepentingan rakyat," kata dia.
Dengan melepaskan jabatan di partainya, maka kata Romidi, program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu akan terbebas faktor kepentingan.
"Kalau kepentingan partai maupun kelompok masuk ke program dan kebijakan pemerintah, di sinilah indikasi korupsi, kolusi maupun nepotisme bisa tumbuh" kata dia.
Oleh karena itu menurutnya untuk menyejahterakan masyarakat Kota Bengkulu dibutuhkan program dan kebijakan pemerintah yang tidak ditunggangi kepentingan lain.
*
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013