Bengkulu, (Antara Bengkulu) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar menganggarkan dana jaminan kesehatan provinsi dari APBD perubahan 2013.
"Karena pasien yang menggunakan dana itu adalah warga dari kabupaten dan kota," kata Kombes Pol Lukas Gunawan di Bengkulu.
Gubernur mengatakan bahwa dua tahun terakhir APBD Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk Jamkesprov.
Pada tahun 2012, pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar, dan dari APBD 2013 direncanakan sebesar Rp21 miliar.
Seharusnya, kata dia, ada dukungan dana dari APBD kabupaten dan kota untuk Jamkesprov minimal Rp1 miliar dari masing-masing daerah.
"Sehingga APBD provinsi tidak terlalu terbebani. Ada subsidi silang antara kabupaten dan kota," katanya.
Menurut Gubernur, sebagian besar pengguna Jamkesprov adalah warga Kota Bengkulu.
Bahkan kata Gubernur, Program "Jemput Sakit Pulang Sehat" dari Kota Bengkulu yang berobat di RSUD M Yunus itu dananya dari Jamkesprov.
Dana yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar dari APBD perubahan 2013, dikhawtirkan tidak akan mencukupi hingga akhir tahun.
"Sebab dari Rp15 miliar itu, sebesar Rp10 miliar untuk membayar utang di rumah sakit rujukan di Jakarta," tambahnya.
Gubernur menambahkan meski pemerintah kabupaten dan kota sudah mengalokasikan dana untuk jamkesda dan jamkeskot, namun dana tersebut belum mampu menutupi biaya berobat warga miskin.
Penerima Jamkesprov yakni warga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, Jamkesda/Jamkeskot dan Askes.
"Ternyata masih banyak warga kita yang belum terdata sebagai peserta Jamkesmas atau Jamkesda/Jamkeskot, jadi Jamkesprov masih dibutuhkan," ujarnya.
Selama ini, Jamkesprov digunakan untuk mengobati para pasien yang sakit parah, seperti kanker, jantung dan lainnya.
Untuk mengobati warga yang terkena penyakit parah tersebut, RSUD M Yunus menjalin kerjasama dengan empat rumah sakit di Jakarta antara lain RS Harapan Kita, RSCM dan RS Dharmais. **
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013